Jakarta - Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, membahas mengenai adanya kesalahpahaman terkait pidato politik yang disampaikannya. Dalam kesempatan tersebut, dia menegaskan bahwa pesan utama dari pidatonya adalah mendukung keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan AHY saat memberikan pidato di acara puncak peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat yang berlangsung di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, pada Rabu (9/9/2026), yang juga dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. AHY menjelaskan bahwa pidatonya bertujuan untuk memberikan semangat kepada para kader partai.
"Empat hari yang lalu, Bapak Presiden, sebagai bagian dari refleksi dan kontemplasi, di HUT partai, saya menyampaikan pidato politik. Maksudnya sederhana, kami ingin menyemangati kader, kami ingin meneguhkan kembali nilai-nilai dan jati diri perjuangan Partai Demokrat," ungkap AHY.
Penegasan Posisi Partai Demokrat
AHY kemudian mempertegas kembali inti dari pidatonya agar tidak terjadi salah tafsir. Dia menekankan bahwa posisi Partai Demokrat adalah mendukung keberhasilan pemerintahan Prabowo. "Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya mempertegas isi dari pidato politik tersebut. Karena saya khawatir ada yang salah tafsir," sebutnya.
"Posisi Demokrat jelas, posisi Demokrat jelas, kami ingin pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berhasil. Tidak ada hal lain selain kesuksesan dan keberhasilan pemerintahan ini," tambah AHY.
AHY juga menilai bahwa jika pemerintahan berhasil, maka bukan hanya presiden dan jajarannya yang akan merasakan keberhasilan, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia. "Yang berhasil bukan hanya presiden. Bukan hanya kabinet. Bukan hanya partai-partai yang berada dalam pemerintahan, tapi yang berhasil adalah kita semua. Yang berhasil adalah Indonesia," tuturnya.
Refleksi atas Pengalaman Partai
Sebelumnya, AHY juga membahas tentang kekuasaan yang bukan milik seseorang untuk selamanya. Pernyataan ini disampaikan saat memberikan sambutan pada peringatan 25 Tahun Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu (5/9). "Partai Demokrat pernah memimpin pemerintahan dan pernah berada di luar pemerintahan. Kita pernah menang dan pernah kalah. Pengalaman itu mengajarkan bahwa demokrasi harus kita jaga dalam keadaan apa pun. Hakikatnya, pemilu adalah milik rakyat. Jangan dihalang-halangi hak rakyat untuk memilih dan untuk dipilih," ucap AHY.
Dia juga menjelaskan bahwa selama masa kepemimpinan Partai Demokrat di bawah presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama 10 tahun, semua berlangsung dengan damai dan demokrasi terjaga. AHY mengingatkan bahwa kekuasaan memiliki batas waktu dan harus dijaga ruang demokrasi. "Kita patut belajar dari 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Termasuk ketika pergantian kekuasaan berlangsung damai dan demokratis setelah dua periode. Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu," jelas AHY.
