Jakarta - Saan Mustopa, Wakil Ketua Umum NasDem, merespons pidato Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Demokrat, yang menyinggung tentang kekuasaan yang bersifat sementara. Saan menyatakan bahwa setiap partai dalam koalisi pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk bersama-sama mengatasi berbagai masalah yang dihadapi pemerintah.
“Ya kalau ketidakpuasan kan, ada dalam barisan koalisi, harusnya sama-sama bertanggung jawab, bagaimana mengatasi persoalan-persoalan yang ada yang dihadapi oleh pemerintah, kan gitu loh,” ungkap Saan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Rabu (9/9/2026).
Pentingnya Soliditas Koalisi
Saan memberikan contoh beberapa tantangan yang tengah dihadapi oleh pemerintah, seperti kebakaran hutan, bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT), dan erupsi Anak Krakatau. Ia menekankan bahwa tantangan-tantangan tersebut memerlukan soliditas di dalam koalisi. “Jadi sekali lagi, soliditas di internal koalisi itu menjadi sangat penting. Jangan sampai nanti di internal koalisi, ada tafsir yang berbeda, gitu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Saan menegaskan bahwa pidato AHY mengenai batasan kekuasaan perlu dihormati sebagai sikap politik dari Partai Demokrat. Ia mengingatkan bahwa dalam UUD 1945 telah diatur bahwa masa jabatan pemerintah dibatasi hingga dua periode. “Ya, kan memang undang-undang dasar kita kan mengatur bahwa masa jabatan itu kan ada periodisasinya. Maksimal kan dua periode, kan,” jelasnya.
Komitmen Koalisi dalam Menghadapi Tantangan
Saan berharap agar seluruh partai politik dalam koalisi pemerintahan memiliki komitmen yang sama untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menjelaskan bahwa situasi bangsa saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan, sehingga diperlukan kekompakan untuk menjalankan pemerintahan dengan baik.
“Maka sikap-sikap terbaik yang, sikap-sikap politik, itu tetap harus mengedepankan semangat untuk memberikan jaminan kepastian dan stabilitas politik agar program ini bisa berjalan dengan baik,” tambahnya. Ia juga mengingatkan para pimpinan partai dalam koalisi untuk menyampaikan pernyataan politik yang dapat menjaga kekompakan dan stabilitas.
Saan menekankan bahwa pernyataan politik yang dapat ditafsirkan dengan berbagai cara adalah hal yang biasa terjadi. “Semua pimpinan partai yang tergabung dalam koalisi hendaknya memberikan sebuah pernyataan politik atau statement politik yang bisa membuat situasi atau kekompakan di internal koalisi,” tuturnya.
Partai Demokrat juga memberikan tanggapan terhadap pernyataan Waketum Golkar, Ahmad Doli Kurnia, yang menilai gestur AHY seolah memberikan sinyal untuk menjadi kontender di Pilpres 2029. Demokrat menegaskan bahwa pidato AHY tidak berkaitan dengan kepentingan politik praktis, terutama terkait Pilpres 2029.
“Pidato Politik Ketum AHY selalu berbicara mengenai konsep besar, gagasan-gagasan dan pemikiran besar. Masa depan bangsa dan negara. Nasib rakyat. Kemaslahatan orang banyak,” jelas pernyataan resmi Partai Demokrat.
Demokrat juga menekankan bahwa pernyataan AHY tentang kekuasaan harus dipahami secara utuh, di mana AHY menegaskan bahwa kekuasaan adalah amanah rakyat dan memiliki batas waktu. “AHY menegaskan kekuasaan datang dan pergi. Jabatan ada waktunya. Pemilu memiliki siklusnya. Tetapi tanggung jawab kepada rakyat tidak pernah selesai. Di sinilah poin utamanya,” ujarnya.
Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, menanggapi pidato AHY yang dianggap sebagai sinyal ketidakpuasan terhadap pemerintahan. Deddy menyatakan bahwa pernyataan AHY bisa ditafsirkan sebagai pesan politik kepada koalisi dan institusi pemerintahan. “Dari sudut pandang politik, pernyataan itu sangat mungkin ditafsir sebagai pesan kepada koalisi, institusi atau lembaga pemerintahan,” ujarnya.
Dengan demikian, pernyataan-pernyataan ini mencerminkan dinamika dalam koalisi pemerintahan dan tantangan yang harus dihadapi bersama untuk mencapai stabilitas politik.
