Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan bahwa seluruh alat dan aparatur negara, termasuk TNI, Polri, serta Aparatur Sipil Negara (ASN), harus bersikap profesional dan netral dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu). Pernyataan ini disampaikan AHY dalam rangka memperingati HUT ke-25 Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, pada hari Sabtu (5/9).
Pentingnya Netralitas dalam Pemilu
AHY menggarisbawahi bahwa netralitas ini penting untuk menjaga kedaulatan rakyat. Ia mengingatkan bahwa semangat reformasi yang menjadi dasar lahirnya Partai Demokrat mengamanatkan agar TNI, Polri, intelijen, penegak hukum, dan seluruh aparatur negara tidak memihak dalam politik praktis. "TNI, Polri, intelijen, penegak hukum, ASN, dan seluruh aparatur negara harus profesional dan netral, termasuk dalam setiap pemilu. Mereka semua adalah milik rakyat, milik kita semua," ujarnya.
Pelajaran dari Sejarah Reformasi
AHY juga menekankan bahwa sejarah reformasi harus menjadi pelajaran untuk masa depan, bukan untuk diulang sebagai masa krisis. Ia menyatakan bahwa kekuasaan harus selalu diawasi dan kedaulatan rakyat harus dihormati. "Kita mengingat sejarah bukan untuk kembali ke masa lalu, tetapi untuk mengambil pelajarannya bagi masa depan. Bahwa kekuasaan harus diawasi. Hukum harus berlaku adil. Korupsi harus dilawan. Dan kedaulatan rakyat harus dijaga dan dihormati," tegasnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa fasilitas negara harus digunakan untuk kepentingan rakyat dan setiap peserta pemilu berhak mendapatkan perlakuan yang adil tanpa adanya intervensi dari aparat. "Setiap peserta pemilu harus memperoleh perlakuan yang adil. Siapapun yang menang harus menang karena mendapatkan kepercayaan rakyat, dan siapapun yang kalah harus menghormati kehendak rakyat," tutup AHY.
