Jakarta - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa El Nino telah memasuki fase kuat di Indonesia. Fenomena ini akan memengaruhi pola distribusi curah hujan di berbagai daerah. "Namun perlu dipahami bahwa El Niño dan musim kemarau adalah dua hal yang berbeda. Musim kemarau merupakan siklus tahunan, sedangkan El Niño terjadi secara periodik dan dapat memperkuat kondisi kering ketika berlangsung bersamaan dengan musim kemarau," jelas Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, dalam laman resmi BMKG yang dikutip pada Kamis (2/7/2026).
El Nino sendiri merupakan fenomena yang ditandai dengan pemanasan suhu permukaan laut di bagian tengah hingga timur Samudra Pasifik di atas rata-rata normal. Kondisi ini dapat memicu kekeringan yang ekstrem serta peningkatan suhu udara yang signifikan. BMKG memperkirakan bahwa El Nino pada tahun 2026 akan berlangsung antara 9 hingga 12 bulan. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti Indonesia akan mengalami kemarau terus-menerus selama periode tersebut.
Wilayah yang Paling Terpengaruh oleh El Nino 2026
Menurut Faisal, terdapat tujuh wilayah yang diprediksi akan mengalami dampak paling besar akibat El Nino. Pada rentang waktu Juli hingga Oktober 2026, curah hujan di wilayah-wilayah ini diperkirakan akan berada di bawah rata-rata normal. Berikut adalah daftar wilayah tersebut:
- Jawa
- Bali
- Nusa Tenggara
- Sebagian Sumatra bagian selatan
- Kalimantan bagian selatan
- Sulawesi
- Papua bagian selatan
Faisal juga menekankan bahwa Indonesia memiliki keragaman iklim yang luas, terbagi dalam 699 Zona Musim (ZOM). Oleh karena itu, diperlukan strategi mitigasi dan adaptasi yang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. "Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Kami mengimbau pemerintah daerah untuk memanfaatkan informasi yang disediakan BMKG dan berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis BMKG di wilayah masing-masing agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi lokal," tambahnya.
Risiko Kebakaran Hutan dan Kualitas Udara
El Nino tidak hanya berpengaruh pada ketersediaan air, tetapi juga dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan, menurunkan kualitas udara akibat meningkatnya polusi, serta menimbulkan masalah kesehatan. BMKG juga mencatat adanya risiko gangguan pada fase pertumbuhan tanaman, penurunan produktivitas, dan peningkatan kemungkinan puso akibat defisit air. Oleh karena itu, BMKG mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan dan langkah-langkah antisipatif, termasuk penyesuaian pola tanam dan pengelolaan irigasi yang lebih efisien.
"Kesiapsiagaan harus dilakukan secara lintas sektor. Risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, kualitas udara, hingga kesehatan masyarakat perlu diantisipasi sejak dini melalui koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan," tegas Faisal.
