Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra memberikan pernyataan terkait pidato yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang menyinggung isu pemilu dalam acara peringatan HUT ke-25 Demokrat pada hari Sabtu, 5 September. Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, menilai bahwa pelaksanaan Pemilu 2029 masih cukup jauh, dan mengingat AHY serta Partai Demokrat merupakan bagian dari koalisi pemerintah saat ini.
"Saya berharap setiap kita fokus saja menuntaskan kerja-kerja kita yang diamanahkan kepada kita, baik di legislatif maupun di eksekutif. Kalau terkait dengan pemilu kan masih lama kan," ungkap Sugiat saat dihubungi pada hari Senin, 7 September. Ia menambahkan bahwa Demokrat, yang dipimpin oleh AHY, adalah bagian dari pemerintahan.
Fokus pada Tugas Pemerintahan
Sugiat berharap agar semua pihak saat ini dapat fokus dalam membantu pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi rakyat. Ia menekankan pentingnya kerjasama dalam menghadapi tantangan yang ada.
Lebih lanjut, Sugiat menyatakan bahwa Prabowo tidak pernah membahas mengenai pemilu di internal Partai Gerindra, karena ia percaya bahwa kerja nyata di tengah masyarakat akan berkontribusi pada peningkatan elektoral. "Saya yakin dan percaya partai mana pun yang berhasil katakanlah menuntaskan persoalan-persoalan rakyat, nanti secara otomatis elektoralnya pasti meningkat itu nggak usah khawatir terhadap itu," katanya.
Pernyataan AHY tentang Kekuasaan
Dalam pidatonya di kantor DPP Partai Demokrat, AHY mengangkat beberapa isu terkait pemilu dan meminta seluruh kader, baik yang berada di eksekutif, legislatif, maupun kepala daerah, untuk selalu peka dan jujur terhadap realitas yang dirasakan oleh masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya profesionalisme dan netralitas bagi semua alat serta aparatur negara, terutama dalam konteks pemilu.
AHY menegaskan bahwa salah satu amanah penting dari reformasi adalah memastikan bahwa TNI, Polri, intelijen, penegak hukum, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan seluruh aparatur negara tidak memihak dalam politik praktis. "Kita patut belajar dari 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, termasuk ketika pergantian kekuasaan berlangsung damai dan demokratis setelah dua periode. Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu," ujarnya.
Menanggapi pernyataan AHY, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, berpendapat bahwa AHY kemungkinan besar akan menjadi salah satu kontestan dalam pemilihan presiden mendatang. Ia sepenuhnya setuju dengan pernyataan AHY mengenai kekuasaan sebagai amanah yang memiliki batas waktu. "Namun, dilihat dari nuansa penyampaian, gestur, dan standing position-nya, AHY seperti memberi signal kuat bahwa beliau siap menjadi salah seorang contender dalam Pilpres mendatang," kata Doli saat dihubungi pada hari Senin, 7 September.
