Jakarta - Kontroversi muncul dalam Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang berlangsung di Pontianak pada Sabtu (9/5/2026). Acara ini menjadi sorotan publik di media sosial setelah dewan juri memberikan nilai yang berbeda untuk dua peserta yang memberikan jawaban serupa. Banyak pengguna media sosial mempertanyakan alasan 'artikulasi' yang dijadikan dasar penilaian oleh juri.
Kronologi Penilaian yang Dipertanyakan
Dalam sesi rebutan, peserta ditanya mengenai proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Grup C dari SMAN 1 Pontianak yang lebih dulu menekan bel menjawab, "Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden." Namun, mereka justru mendapatkan nilai minus lima untuk jawaban tersebut. Sebaliknya, Grup B dari SMAN 1 Sambas yang memberikan jawaban serupa justru mendapat nilai 10 dari juri yang sama, Dyastasita Widya Budi.
Juri menjelaskan bahwa jawaban Grup C dianggap tidak menyebutkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan jelas. Meskipun Grup C mengajukan protes, dewan juri tetap pada keputusan mereka. Dyastasita menegaskan, "Tadi disebutkan regu C ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada. DPR tadi." Juri lainnya, Indri Wahyuni, menambahkan bahwa perbedaan nilai disebabkan oleh artikulasi peserta yang dinilai kurang jelas.
Pernyataan Permohonan Maaf dari MPR
Wakil Ketua MPR RI, Abcandra Muhammad Akbar Supratman, mengungkapkan permohonan maaf atas insiden tersebut dan berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh. Ia menekankan pentingnya objektivitas juri dan responsif terhadap keberatan peserta. "Kami mohon maaf atas kelalaian dewan juri. Kami akan tindak lanjuti kejadian ini," ungkap Akbar dalam keterangan tertulisnya pada Senin (11/5/2026).
Akbar juga menggarisbawahi perlunya perbaikan dalam teknis tata suara dan mekanisme keberatan agar kesalahan serupa tidak terulang. "Saya melihat, Lomba Cerdas Cermat ini perlu dievaluasi supaya lebih baik. Jangan ada lagi kejadian seperti ini," tegasnya.
Usulan Perekam Digital untuk Transparansi
Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harisson Azroi, menyarankan agar penyelenggara memiliki perekam digital yang memadai untuk mengantisipasi sengketa penilaian. Ia berpendapat bahwa rekaman digital penting untuk dokumentasi dan evaluasi, serta menjaga transparansi selama perlombaan. "Jadi ketika ada sanggahan atau protes, bisa langsung diputar ulang. Itu akan lebih fair bagi semua peserta," ujarnya.
Masalah pada Speaker dan Tindak Lanjut Disdikbud
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Syarif Faisal Indahmawan Alkadrie, menjelaskan bahwa speaker yang mengarah ke juri mengalami gangguan, sehingga jawaban peserta tidak terdengar jelas. "Sementara di live YouTube dan ke audiens penonton, suara terdengar jelas," katanya.
Disdikbud Kalbar telah memanggil Kepala SMAN 1 Pontianak dan tim pendamping untuk membahas masalah ini. Faisal menyatakan bahwa semua pihak harus mengikuti prosedur resmi yang berlaku dalam perlombaan. Ia menyarankan agar sekolah mengajukan peninjauan ulang kepada panitia penyelenggara. "Kita selesaikan sesuai ketentuan lomba dan semua pihak harus menunjukkan sikap kesatria," tuturnya.
