Tensi politik di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, semakin memanas. Lima partai politik yang memiliki kursi di DPRD Tapteng mengusulkan wacana pemakzulan terhadap Bupati Masinton Pasaribu. Partai-partai tersebut meliputi Partai NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB, yang menilai bahwa pemerintahan di daerah tersebut tidak berjalan dengan baik dan pengelolaan anggaran dinilai tidak profesional.
"Hal ini dikarenakan banyaknya dugaan penyelewengan anggaran yang ada. Kami juga mewacanakan serta mempertimbangkan untuk mengambil sikap politik melalui DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sampai pada tingkat pemakzulan terhadap Bupati Masinton Pasaribu," ungkap Juru bicara pertemuan, Hazmi Arif Simatupang, pada hari Sabtu (5/9).
Pertemuan Lima Partai
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Hazmi setelah berlangsungnya pertemuan pimpinan lima partai pada hari Jumat (4/9). Dalam pertemuan itu, Hazmi menyatakan bahwa kelima partai menemukan adanya dugaan pengelolaan anggaran yang buruk.
"Berdasarkan informasi yang kami peroleh, penyerapan APBD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2026 hingga Agustus baru mencapai sekitar 30 persen. Ini menjadi catatan serius dan sangat memprihatinkan," jelas Hazmi. Ia menambahkan bahwa rendahnya serapan anggaran dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.
Hazmi juga menyebutkan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah dipanggil serta diingatkan oleh Kementerian Dalam Negeri mengenai kondisi tersebut. "Tentu hal ini sebuah insiden yang sangat memalukan dalam sejarah Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah," ujarnya.
Respons terhadap Bencana Banjir
Selain masalah anggaran, kelima partai tersebut juga mengkritik lambatnya penanganan bencana banjir yang melanda Tapteng. Mereka menilai bahwa respons pemerintah daerah tidak memadai dan penyaluran bantuan kepada korban belum optimal. "Masih banyak masyarakat yang mengeluhkan penyaluran bantuan banjir. Bahkan sejumlah protes muncul karena bantuan dinilai belum tersalurkan secara baik," tambahnya.
Partai-partai itu mendesak Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk segera menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait bantuan bagi korban banjir serta penyaluran beasiswa yang telah dialokasikan melalui APBD. "Kami mendesak Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menyahuti dan merealisasikan Rekomendasi DPRD terkait bantuan untuk korban bencana banjir dan penyaluran beasiswa," tegas Hazmi.
Ia juga mengungkapkan keprihatinan terhadap sikap Fraksi PDI Perjuangan yang tidak menyetujui rekomendasi penyaluran bantuan bagi korban banjir, yang menjadi perhatian karena Ketua DPC PDI Perjuangan Tapteng dijabat oleh Masinton Pasaribu, yang juga merupakan Bupati Tapanuli Tengah.
Kelima partai tersebut juga mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum dengan melaporkan Bupati Tapanuli Tengah dan sejumlah OPD kepada aparat penegak hukum. "Kami akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu beserta OPD ke Aparat Penegak Hukum," ucapnya.
Meski demikian, Hazmi menegaskan bahwa kelima pimpinan partai politik siap untuk berdialog dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah guna membahas pengelolaan APBD, baik untuk Tahun Anggaran 2025 maupun 2026.
"Kami sangat siap untuk duduk bersama dan berdiskusi dengan TAPD dalam membedah APBD, baik yang sudah berlalu (Tahun 2025) maupun yang sedang berjalan (Tahun 2026) dengan menghadirkan Kemendagri, Kemenkeu RI, BPK RI, BPKP RI, KPK RI, Polri, Kejaksaan, Pengamat Anggaran dan para pimpinan partai politik," tambahnya.
Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, menanggapi wacana pemakzulan tersebut sebagai bagian dari skenario politik oleh kelompok yang belum bisa menerima kekalahan dalam pemilihan kepala daerah. "Itu segelintir kelompok politik yang belum move on sejak pilkada. Mereka menskenariokan calon tunggal dalam Pilkada 2024 lalu dan ternyata gagal," ujarnya saat dihubungi pada hari Sabtu.
Masinton juga menyatakan bahwa ia telah mengalami beberapa gangguan politik dan menuduh kelima partai tersebut mempolitisasi bencana di Tapanuli Tengah. "Segelintir kelompok politik ini mempolitisasi bencana di Tapanuli Tengah. Mereka di DPRD tidak pernah membahas rancangan Perda yang diusulkan pemerintah kabupaten untuk percepatan pembangunan daerah pasca bencana," pungkasnya.
