Yusuf Rendy Manilet, seorang ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE), mengingatkan pemerintah mengenai sejumlah risiko yang mungkin muncul dalam rencana untuk mengaktifkan kembali bond stabilization fund (BSF). Ia menyoroti isu moral hazard dan ketergantungan pasar sebagai dua hal yang perlu diperhatikan.
“Saya melihat BSF ini efektif sebagai alat stabilisasi jangka pendek, tetapi tidak bisa dijadikan solusi permanen. Yang juga perlu diperhatikan adalah risikonya,” ungkap Yusuf di Jakarta pada hari Jumat, 8 Mei 2026.
Risiko Moral Hazard dan Distorsi Harga
Mengenai risiko moral hazard, Yusuf menjelaskan bahwa harapan investor terhadap kehadiran pemerintah dalam menjaga harga obligasi dapat mendorong perilaku pengambilan risiko yang lebih agresif. Dalam situasi ini, beberapa pelaku pasar cenderung masuk ketika imbal hasil (yield) tinggi dan keluar saat pasar kembali stabil. Hal ini berpotensi membuat negara menjadi penyangga untuk perilaku spekulatif.
Risiko selanjutnya adalah distorsi harga. Yusuf mengingatkan bahwa pasar obligasi seharusnya berfungsi sebagai alat untuk membaca risiko secara jujur melalui pergerakan yield. Namun, jika intervensi terlalu dominan, harga obligasi bisa tidak mencerminkan fundamental ekonomi secara akurat. “Dalam jangka pendek mungkin terlihat tenang, tetapi pasar kehilangan fungsi price discovery-nya,” jelasnya.
Tekanan Fiskal dan Ketergantungan Pasar
Yusuf juga menyoroti adanya risiko tekanan fiskal. Ia mencatat adanya paradoks ketika pemerintah justru menambah beban fiskal untuk menjaga stabilitas pasar utang. Jika BSF digunakan secara agresif, langkah tersebut dapat menambah tekanan pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Lebih lanjut, ia mengingatkan tentang risiko kaburnya batas antara kebijakan fiskal dan moneter. Meskipun BSF berada dalam ranah fiskal, dampaknya dapat menyerupai operasi pasar yang dilakukan oleh bank sentral. “Kalau koordinasinya tidak jelas, pasar bisa mulai membaca adanya dominasi fiskal terhadap kebijakan moneter, dan itu justru bisa menaikkan premi risiko,” tambahnya.
Selain itu, Yusuf menilai bahwa terdapat risiko ketergantungan pasar ketika investor menganggap intervensi pemerintah sebagai hal yang normal. Dalam kondisi ini, jika dukungan pemerintah dikurangi, pasar dapat bereaksi dengan cara yang negatif. Oleh karena itu, penting untuk merancang strategi keluar (exit strategy) sejak awal.
