Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) secara resmi melaksanakan Kick Off Kolaborasi untuk Sensus Ekonomi 2026 yang bertajuk 'Bersama Perempuan Berdaya Membangun Ekonomi Indonesia'. Kegiatan ini merupakan langkah awal dari sinergi ketiga lembaga untuk mendokumentasikan kontribusi nyata perempuan pengusaha ultra mikro dalam struktur ekonomi nasional, serta memperkuat kebijakan pemberdayaan perempuan di masa mendatang.
Menurut data dari BPS, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia telah mencapai sekitar 56 persen, dengan sekitar 32 persen di antaranya berstatus sebagai pengusaha. Tren ini menunjukkan peningkatan yang signifikan, menjadikan perempuan sebagai penggerak utama dalam perekonomian keluarga dan nasional. Sensus Ekonomi 2026 ini merupakan sensus kelima yang diadakan oleh BPS setiap sepuluh tahun, yang akan berlangsung dari Mei hingga Agustus 2026 di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Strategi Kolaborasi untuk Pemberdayaan Perempuan
Kolaborasi dengan Kemen PPPA dan PNM dalam peluncuran ini dianggap strategis karena langsung menyasar basis nasabah PNM Mekaar, yang mayoritas terdiri dari perempuan pengusaha ultra mikro di berbagai daerah. Melalui data yang akurat dan terkini dari sensus ini, ketiga lembaga berharap dapat merumuskan kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan yang lebih tepat sasaran di masa depan.
Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi, memberikan apresiasi yang tinggi kepada para nasabah. "Ibu-ibu Mekaar adalah pahlawan keluarga dan pahlawan bangsa. Kita harus menghargai perempuan ini yang tidak akan diam untuk urusan keluarga, akan melakukan yang terbaik," ujarnya. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, juga menekankan peran penting nasabah Mekaar sebagai representasi perempuan berdaya di Indonesia. "Ibu-ibu Mekaar ini contoh perempuan berdaya dan kontributor terhadap roda ekonomi Indonesia. Tingkat partisipasi perempuan di angkatan kerja, termasuk pengusaha, juga meningkat ke 56 persen, dan 32 persennya adalah pengusaha, contohnya ya ibu Mekaar ini," ungkapnya.
Komitmen untuk Data yang Akurat
Melalui kick off ini, BPS, Kemen PPPA, dan PNM berkomitmen untuk memastikan bahwa data Sensus Ekonomi 2026 benar-benar merefleksikan kontribusi perempuan pengusaha ultra mikro di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan agar kebijakan pemberdayaan yang dihasilkan setelahnya semakin akurat, inklusif, dan berpihak pada perempuan. Kolaborasi ini diharapkan juga dapat menjadi model kerja sama lintas kementerian dan lembaga dalam mendorong perempuan Indonesia untuk semakin berdaya dan mandiri secara ekonomi.
Direktur Utama PNM, Kindaris, menekankan pentingnya kolaborasi antar instansi ini. "Kolaborasi antar instansi bermakna penting karena perempuan menjadi tulang punggung keluarga dan roda penggerak ekonomi dan nasional,” ujarnya.
