Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa ajang Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) dan Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (Pomnas) saat ini ditangani oleh kementerian lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan pendidikan pelajar dan mahasiswa. "Kalau banyak yang bertanya Popnas ke mana?, Popnas tidak lagi (ditangani) kami tetapi sudah di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah," ujarnya dalam acara Rapat Anggota 2026 Komite Olimpiade Indonesia (KOI) yang berlangsung di Jakarta pada hari Sabtu.
Pembagian Kewenangan untuk Efektivitas
Erick menjelaskan bahwa pengalihan kewenangan ini merupakan langkah untuk menata program antar kementerian, sehingga pembinaan olahraga nasional dapat dilakukan dengan lebih efektif dan menghindari tumpang tindih kewenangan. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk menyusun regulasi yang akan menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan Popnas. Selain itu, kerja sama juga dilakukan dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) yang kini bertanggung jawab atas pelaksanaan Pomnas sebagai bagian dari pembinaan olahraga di kalangan mahasiswa.
Sinergi Lintas Kementerian dan Institusi
Menpora mendorong pimpinan federasi anggota KOI untuk bekerja sama dengan kementerian-kementerian terkait dalam upaya membangun olahraga nasional. Ia juga menambahkan bahwa selain kolaborasi antar kementerian, pihaknya bekerja sama dengan institusi TNI dan Polri untuk menangani pembinaan cabang olahraga yang belum berkembang secara optimal di tingkat akar rumput. Keterlibatan berbagai institusi ini penting untuk menjaring potensi atlet dari berbagai daerah dan memperluas akses pembinaan olahraga di Indonesia. "Apakah itu anggar yang rata-rata atletnya harus (memiliki tinggi badan) 170, 180 (sentimeter), kemudian ada equestrian waktu itu, nah ini yang kami coba lakukan," jelasnya.
Erick menekankan bahwa beberapa cabang olahraga memerlukan karakteristik fisik dan fasilitas khusus, sehingga pendekatan pembinaan harus lebih spesifik dan terstruktur. Pemerintah berkomitmen untuk membangun sistem pembinaan yang inklusif agar setiap cabang olahraga memiliki kesempatan untuk berkembang dan mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi di tingkat internasional.
