JAKARTA -- M Rizal Taufikurahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, menilai bahwa pengaktifan kembali bond stabilization fund (BSF) oleh pemerintah sebaiknya dipandang sebagai bantalan stabilisasi jangka pendek untuk menjaga kestabilan yield Surat Berharga Negara (SBN). Ia mengingatkan bahwa efektivitas BSF akan terbatas jika tekanan yang terjadi berasal dari faktor fundamental. Apabila defisit fiskal melebar, beban bunga utang meningkat, nilai tukar rupiah terus melemah, atau kepercayaan investor menurun, maka BSF tidak akan mampu menahan tekanan pasar yang ada.
“Karena pada akhirnya investor tetap melihat kredibilitas fiskal, stabilitas ekonomi, dan arah kebijakan pemerintah,” ujar Rizal saat dihubungi di Jakarta.
Risiko Moral Hazard dan Distorsi Pasar
Rizal juga menekankan pentingnya menjaga risiko moral hazard dan distorsi pasar agar investor tidak terlalu bergantung pada intervensi pemerintah. “Fondasi utamanya tetap memperkuat fiskal, menjaga stabilitas rupiah, dan memperdalam pasar keuangan serta basis investor domestik,” tambahnya.
Meski demikian, Rizal berpendapat bahwa pembentukan BSF sangat relevan di tengah tekanan pasar keuangan yang terjadi saat ini. Nilai tukar rupiah sempat melemah hingga sekitar Rp 17.400 per dolar AS, sementara imbal hasil (yield) SBN 10 tahun bergerak di kisaran 6,7 persen hingga 7 persen. Di sisi lain, kepemilikan asing di SBN turun menjadi sekitar 12,7 persen pada April 2026, jauh lebih rendah dibandingkan beberapa tahun lalu yang sempat di atas 30 persen. Kondisi ini membuat pasar obligasi domestik lebih rentan terhadap aliran modal keluar dan gejolak global.
Rizal menjelaskan bahwa BSF dapat berfungsi sebagai penyangga ketika terjadi tekanan jual yang berlebihan di pasar SBN. Instrumen ini membantu menjaga agar lonjakan yield tidak terlalu ekstrem sehingga biaya utang pemerintah tetap terkendali. “Bahkan hingga April 2026, Bank Indonesia tercatat sudah membeli SBN sekitar Rp 111,5 triliun untuk menjaga stabilitas pasar dan rupiah, sehingga kebutuhan instrumen stabilisasi tambahan memang mulai terlihat,” ungkap Rizal.
Pandangan Ekonom Mengenai BSF
Dalam pandangan terpisah, Myrdal Gunarto, Global Markets Economist Maybank Indonesia, juga menilai bahwa pembentukan BSF merupakan langkah positif untuk menjaga stabilitas pasar surat utang negara, terutama di saat kondisi pasar keuangan bergejolak dan kapasitas intervensi Bank Indonesia (BI) terbatas. “Kalau untuk BSF ini boleh saja, menurut saya. Ini bisa menjadi suatu solusi. Jadi tidak hanya BI yang kelihatannya terus-terusan intervensi secara aktif,” jelas Myrdal.
Ia menambahkan bahwa BSF efektif digunakan saat terjadi turbulensi kuat di pasar keuangan, sehingga pemerintah dapat meminimalkan dampak dari aksi jual investor di pasar obligasi dan menjaga stabilitas yield SBN. Namun, Myrdal mengingatkan bahwa efektivitas BSF sangat tergantung pada kapasitas fiskal pemerintah dan ketersediaan dana, baik dari saldo anggaran lebih (SAL) maupun sumber lainnya. Jika tekanan pasar tinggi sementara alokasi dana BSF terbatas, intervensi tersebut dianggap berisiko tidak optimal.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan bahwa kapasitas fiskal tetap terjaga agar inisiatif BSF tidak justru membebani keuangan negara. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah dengan BI dan otoritas lain dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam pelaksanaan BSF.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana untuk mengaktifkan bond stabilization fund guna menjaga pasar surat utang tetap stabil dan tidak mudah terguncang oleh investor asing. Langkah ini diharapkan dapat mencegah gejolak di pasar keuangan domestik dan membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dana ini disiapkan untuk menstabilkan pasar surat utang dengan melakukan pembelian kembali (buyback) SBN di pasar sekunder yang dijual oleh investor. Strategi ini bertujuan untuk menjaga agar yield SBN tetap stabil sehingga investor asing yang memiliki surat utang tidak mengalami kerugian modal.
Purbaya juga menyatakan bahwa bond stabilization fund dapat melibatkan sumber pendanaan dari lembaga di bawah Kementerian Keuangan, termasuk special mission vehicle (SMV). "Kalau fund betulan kan, desain lamanya itu ada beberapa lembaga yang terlibat, antara lain Kementerian Keuangan dan seluruh SMV yang di bawah Kementerian Keuangan, itu bisa ikut membantu ketika kita melakukan stabilisasi harga bond. Itu utamanya. Jadi, bukan SAL saja," tutup Purbaya dalam konferensi pers KSSK di Jakarta.
