Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, percaya bahwa Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, akan menjadi salah satu kandidat dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) mendatang. Keyakinan ini muncul setelah Doli mendengar pidato AHY pada perayaan hari jadi ke-25 Partai Demokrat yang berlangsung pada Sabtu (5/9).
Doli sepenuhnya sejalan dengan pernyataan AHY yang menyebutkan bahwa kekuasaan adalah amanah yang memiliki batas waktu. "Namun, dilihat dari nuansa penyampaian, gestur, dan posisi berdirinya, AHY seperti memberi sinyal kuat bahwa beliau siap menjadi salah seorang kontender dalam Pilpres mendatang," ungkap Doli saat dihubungi pada Senin (7/9).
Respons Terhadap Tantangan Negara
Meski demikian, Doli mengungkapkan rasa herannya terhadap substansi pidato AHY. Ia menekankan bahwa saat ini negara sedang menghadapi berbagai tantangan besar. Doli juga mengingatkan bahwa Partai Demokrat dan AHY merupakan bagian dari koalisi pemerintah yang seharusnya turut bertanggung jawab atas situasi yang ada.
Menurut Doli, pernyataan AHY mulai membuka persaingan dalam Pilpres mendatang. Ia menduga bahwa beberapa kekuatan politik sudah mulai bersiap untuk bertarung. "Fenomena seperti itu semakin menguatkan bahwa magnet Pilpres 2029 tak bisa terhindarkan lagi dan semakin terbuka. Sepertinya beberapa kekuatan sudah mulai pasang kuda-kuda," jelasnya.
Perbandingan dengan Kekuatan Politik Lain
Doli juga menyoroti pidato Budi Arie Setiadi, Ketua Umum Projo, yang sebelumnya dikenal sebagai poros kekuatan politik dari Solo. Kini, AHY muncul sebagai poros kekuatan politik dari Cikeas, meski keduanya berada dalam koalisi yang sama. "Memang menjadi agak unik, bila dalam waktu dekat, salah satu poros politik penting lain (Teuku Umar) tidak kunjung menyatakan siap bertarung pada Pilpres 2029," tambahnya.
Walaupun demikian, Doli menegaskan bahwa Golkar menghormati setiap keputusan politik dari partai lain sebagai bagian dari kedaulatan dan otoritas internal. Saat ini, Golkar tetap fokus pada dukungan terhadap program pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pidatonya, AHY juga menyentuh beberapa isu terkait pemilu, meminta seluruh kader, baik yang berada di eksekutif, legislatif, maupun kepala daerah, untuk peka dan jujur terhadap realitas yang dihadapi rakyat. "Kita patut belajar dari 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, termasuk ketika pergantian kekuasaan berlangsung damai dan demokratis setelah dua periode. Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu," ujarnya.
AHY juga menekankan pentingnya profesionalisme dan netralitas bagi seluruh alat dan aparatur negara, terutama saat pemilu. "TNI, Polri, intelijen, penegak hukum, ASN, dan seluruh aparatur negara harus profesional dan netral, termasuk dalam setiap pemilu. Mereka semua adalah milik rakyat, milik kita semua," tegasnya.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan dari AHY maupun Partai Demokrat terkait pernyataan Ahmad Doli Kurnia. Baik Demokrat maupun Golkar saat ini sama-sama berada dalam koalisi pemerintahan. AHY menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, sementara Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Golkar, menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
