Jakarta - Deddy Sitorus, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, mengangkat perhatian terhadap beberapa kasus kematian warga akibat pengeroyokan oleh sesama warga. Dalam rapat dengan Kementerian Dalam Negeri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis (30/7/2026), Deddy menekankan perlunya pemerintah daerah mengambil tanggung jawab dalam menjaga keselamatan masyarakat.
Dalam pernyataannya, Deddy mengawali diskusi dengan menyebutkan kasus-kasus yang belakangan ini menjadi sorotan media. "Sebelum sampai ke urusan para pejabat ini, kita bicara dulu soal rakyat. Karena gedung ini Dewan Perwakilan Rakyat. Saya takut kita bicara remunerasi di sini, sementara rakyat di luar berteriak tentang hal yang lain. Saya mohon ditampilkan dulu sebentar," ungkapnya.
Video Kasus Pengeroyokan
Deddy kemudian memperlihatkan sejumlah video yang menunjukkan warga yang menjadi korban pengeroyokan, termasuk kasus pencuri ayam di Tabanan, Bali, serta insiden tewasnya seorang satpam di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. "Ini di Tabanan. Kabarnya bapaknya sudah 3 hari nggak pulang, cari uang beli beras dan bayar uang sekolah anak. Mati konyol. Seperti ayam potong, Pak, memperlakukan massa. Bapak-bapak pejabat ini, bayangkan kalau anak Bapak," ujarnya.
Ia mempertanyakan peran pemerintah daerah dalam melindungi warganya, menegaskan bahwa keselamatan masyarakat adalah tanggung jawab bersama, termasuk kepala daerah. "Negara ini didirikan dengan dua, ada tujuannya, Pak. Salah satu yang paling penting itu adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Di mana pemerintah daerah dalam urusan ini?" tanya Deddy. "Apakah kita mau menyalahkan polisi, TNI? Keselamatan rakyat itu tanggung jawab kolektif kita, Pak, terutama kepala daerah," tambahnya.
Panggilan untuk Tindakan Bersama
Deddy menilai bahwa pemerintah daerah telah gagal dalam menjalankan tugasnya. Menurutnya, keselamatan rakyat seharusnya menjadi prioritas utama. "Di sini negara gagal, Pak. Pemerintah daerah gagal. Berjam-jam penganiayaan itu sampai mati, tidak ada unsur pemerintah yang hadir di sana. Di tiga kejadian itu," jelasnya.
Ia kemudian meminta Mendagri Tito Karnavian, bersama Polri, TNI, dan kepala daerah, untuk duduk bersama menyusun prosedur tetap (SOP) pencegahan agar insiden serupa tidak terulang. "Pak Menteri, saya minta tolong, Pak Menteri. Kita buat SOP, Pak, bagaimana menghindarkan kejadian seperti ini. Kepala daerah itu harus menjadi simpul, Pak, bukan polisi saja," ujarnya. "Saya mohon Pak Menteri duduk khusus, Pak, dengan kepala daerah menyusun ini, Pak. Dengan Polri, dengan TNI, Pak. Cukup, Pak, Dalam seminggu ini 4 kejadian, Pak. Mati konyol, ini negara hukum kita," tambah Deddy.
Menanggapi pernyataan Deddy, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa kepala daerah memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. "(Kepala daerah) mengajukan dan menetapkan Perda bersama DPRD, juga menetapkan Perkada. Dia juga punya kewenangan membuat kebijakan yang bisa mengikat publik. Dan mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang dibutuhkan masyarakat," ujarnya.
Tito juga menyatakan bahwa ia telah memeriksa dari partai mana kepala daerah Tabanan berasal dan meminta Deddy untuk mengingatkan kepala daerah mengenai tanggung jawab tersebut. "Persis yang disampaikan oleh tadi oleh Pak Bapak Deddy Sitorus. Keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi. Tadi beliau menyampaikan ada memang contoh video empat yang tadi viral memang ya. Salah satunya di Tabanan itu Pak Deddy," ungkapnya.
Deddy kemudian memberikan klarifikasi bahwa Bupati Tabanan telah memberikan bantuan kepada keluarga korban. Diketahui bahwa Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, merupakan kader sekaligus Ketua DPC PDIP Tabanan. "Saya klarifikasi. Ya, seketika saya tanyakan, ketika kejadian itu bupati sudah langsung memberikan santunan dan kemarin mereka menyatakan membiayai pendidikan anak yang korban itu. Jadi makanya saya berharap daerah lain juga seperti itu, seperti Sinjai dan segala macam itu, Pak," ujarnya.
Tito menambahkan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah tidak hanya dilakukan setelah kejadian, tetapi juga melalui upaya pencegahan. "Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih untuk tindakan pascakejadian. Tapi sebagai anak polisi, saya juga pernah jadi polisi, saya tahu bahwa tindakan dalam suatu penanganan masalah itu tidak hanya pada saat setelah kejadian. Tapi juga sebelum, aksi-aksi pencegahan, memperkuat Siskamling misalnya, itu adalah bagian-bagian yang harus dilakukan sebelum peristiwa dilakukan. Tapi ini jadi pengingat bagi kita semua," tuturnya.
