Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menyerukan kepada pemerintah agar segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan sebagai bencana nasional. Permintaan ini muncul seiring dengan semakin parahnya kebakaran yang telah mengganggu aktivitas masyarakat serta kesehatan dan perekonomian mereka.
“Kalimantan sudah seperti setengah 'neraka' sekarang karena Karhutla yang semakin parah. Pemerintah perlu menetapkan status Karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional karena dampaknya sangat signifikan,” ujar Daniel dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (21/8).
Titik Panas Tertinggi di Kalimantan
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebelumnya melaporkan bahwa sebaran titik panas atau hotspot di Kalimantan tertinggi terdapat di Kalimantan Tengah dengan 767 titik. Diikuti oleh Kalimantan Barat dengan 560 titik, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing 74 titik, serta Kalimantan Utara yang mencatat 3 titik.
Daniel, yang merupakan anggota DPR dari daerah pemilihan Kalimantan Barat, meminta agar pemerintah tidak hanya menyajikan jumlah hotspot sebagai data pemantauan, tetapi juga mengambil tindakan yang cepat. “Ketika titik panas sudah terkonsentrasi dalam jumlah besar di Kalimantan, setiap hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi harus segera diterjemahkan menjadi daftar lokasi prioritas yang wajib diverifikasi dan ditangani di lapangan dalam hitungan jam,” jelasnya.
Dampak Terhadap Pendidikan dan Kesehatan
Daniel juga menyoroti dampak karhutla yang menyebabkan sekolah-sekolah terpaksa diliburkan dan meningkatkan kasus infeksi saluran pernapasan akut. “Tentunya ini menjadi keprihatinan karena dampak Karhutla semakin mengganggu aktivitas sekolah anak-anak seperti di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak yang terpaksa diliburkan akibat kondisi udara yang buruk,” tambahnya.
Dia mendorong pemerintah untuk segera mempercepat penanganan karhutla dan mempercepat operasi modifikasi cuaca melalui koordinasi yang lebih intensif antara BNPB, BMKG, dan BRIN. “Kami mendesak Pemerintah segera mengerahkan pasukan pemadaman secara masif dengan memperkuat operasi water bombing, serta menerjunkan tim darat gabungan dari Manggala Agni, BPBD, dan TNI/Polri yang difokuskan pada titik-titik api di lahan gambut yang berisiko menyebar ke kawasan sekitar bandara,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Daniel menekankan bahwa kurangnya persiapan pemerintah dalam mengantisipasi karhutla yang merupakan bencana yang sering terjadi di Indonesia menjadi perhatian. “Saya juga mempertanyakan bagaimana mitigasi yang dilakukan Pemerintah karena Karhutla ini kan bencana yang selalu terjadi setiap tahunnya. Kenapa menunggu sampai besar baru kemudian ditangani secara serius,” ujarnya.
Selain itu, terkait penyebab karhutla, Daniel menuntut penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab, baik yang sengaja melakukan pembakaran maupun yang lalai hingga menyebabkan karhutla. “Jangan sampai masyarakat yang turun dan menggunakan hukum adat maupun hukum sosial karena terlalu kesal dengan aksi-aksi pembakaran lahan,” tegasnya.
Daniel juga mendesak Kementerian Keuangan untuk segera mencairkan anggaran operasional yang telah dialokasikan untuk penanggulangan karhutla. “Kami mendesak Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran sebesar Rp290.901.300.000 (miliar) untuk operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Anggaran ini sangat mendesak agar upaya pemadaman di lapangan tidak lagi terkendala keterbatasan sumber daya,” pungkasnya.
