Jakarta, CNN Indonesia -- Zulfikar Hamonangan, anggota Komisi VI DPR RI, menyoroti situasi sejumlah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang telah mulai menanggung cicilan dari Dana Desa meskipun mereka belum mendapatkan modal usaha dan belum memulai kegiatan operasional. Hal ini diungkapkan Zulfikar dalam rapat kerja bersama Menteri Koperasi Ferry Julianto di kompleks parlemen Jakarta pada hari Selasa (1/9).
Ia memberikan contoh mengenai kondisi di wilayah Tangerang Raya, yang merupakan daerah pemilihannya. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, terdapat sekitar 350 Koperasi Merah Putih yang telah terbentuk, namun hampir setengah dari jumlah tersebut belum menerima permodalan untuk usaha mereka. "Sehingga hari ini, hampir 50 persen dari Koperasi Merah Putih yang ada belum mendapatkan permodalan usaha kepada mereka," ujarnya.
Kendala dalam Mendapatkan Permodalan
Zulfikar menjelaskan bahwa permasalahan ini disebabkan oleh koperasi yang belum menjalani survei ulang atau belum terdaftar dalam sistem pendataan online untuk mendapatkan dukungan permodalan. Ia menekankan bahwa situasi ini menjadi masalah serius karena koperasi-koperasi tersebut sudah memasuki fase pembayaran cicilan yang bersumber dari Dana Desa, sementara usaha mereka belum berjalan.
"Sementara operasional mereka belum berjalan, sudah nyicil. Ibarat orang sudah ambil mobil, kredit, mobilnya belum datang, tapi nyicil mobil atau motor yang harus dia bayarkan. Kan ini aneh. Kendaraannya belum mereka nikmati, mereka harus melakukan tahapan pembayaran cicilan melalui dana desa. Ini harus diselesaikan," tegasnya.
Pentingnya Pelatihan untuk Generasi Muda
Dalam kesempatan tersebut, Zulfikar juga meminta Kementerian Koperasi untuk mengalokasikan anggaran pelatihan yang ditujukan khusus bagi generasi muda, termasuk Generasi Z. Ia menyatakan bahwa minat anak muda terhadap koperasi masih rendah karena mereka belum melihat peluang ekonomi yang ada. "Tolonglah sisihkan kegiatan dengan pemuda yang terkait masalah koperasi, pemahaman tentang koperasi, serta peran pemuda di koperasi tersebut," ungkapnya.
Lebih lanjut, Zulfikar mendorong agar Koperasi Merah Putih tidak hanya berfungsi sebagai pengecer barang dari perusahaan besar atau BUMN pangan. Ia menekankan bahwa koperasi seharusnya menjadi agregator hasil produksi masyarakat desa, mencakup sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga perikanan.
"Bukan terbalik. Koperasi berharap barang dari Bulog. Tapi harusnya Koperasi Merah Putih-lah yang membeli produk hasil pertanian dan peternakan yang ada di tiap desa, Koperasi Merah Putih yang membelinya, lalu setelah dibeli oleh Koperasi Merah Putih, dijual ke Bulog," jelasnya.
