Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengambil langkah untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di seluruh sekolah sebagai reaksi terhadap abu vulkanik yang berasal dari Gunung Anak Krakatau. Kebijakan ini mulai berlaku pada Senin, 7 September 2026.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana, menyatakan, "Kami ingin memastikan anak-anak tetap belajar dalam suasana yang aman dan nyaman. Karena itu, untuk sementara pembelajaran dilakukan dari rumah. Orang tua tidak perlu panik, karena proses pembelajaran tetap berjalan." Kebijakan ini diambil sebagai tindakan pencegahan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan siswa, guru, serta tenaga pendidik lainnya.
Prioritas Kesehatan dan Keselamatan
Nahdiana menegaskan bahwa penerapan PJJ tidak berarti menghentikan kegiatan pendidikan, melainkan disesuaikan dengan kondisi yang ada. "Keselamatan dan kesehatan anak-anak adalah prioritas. Kami juga mengimbau orang tua untuk mendampingi anak selama belajar dari rumah dan memastikan informasi yang diterima berasal dari sumber resmi," ujarnya.
Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan
Dinas Pendidikan juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait dan memantau perkembangan kondisi udara serta informasi resmi mengenai sebaran abu vulkanik. Kebijakan pembelajaran ini akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan situasi yang ada. "Pemprov DKI mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Warga diimbau untuk mengikuti arahan pemerintah serta menjaga kesehatan keluarga selama kondisi ini berlangsung," tambahnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, memberikan penjelasan mengenai kemungkinan penerapan PJJ bagi siswa akibat abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Jakarta dan sekitarnya. Qodari menyampaikan bahwa kebijakan tersebut akan didasarkan pada tingkat polusi yang terjadi di masing-masing lokasi. "Tapi bisa saya katakan di sini, bahwa berdasarkan pengalaman di tempat yang lain, misalnya kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan maupun di Sumatera, terkait dengan pendidikan itu yang sudah-sudah didasarkan kepada tingkat polusi ya, indikator polusi yang terjadi pada masing-masing lokasi," ujarnya dalam konferensi pers daring.
Qodari juga menjelaskan bahwa jika polusi tergolong berbahaya, pemerintah daerah akan diberikan kewenangan untuk mengatur pembelajaran siswa. "Dan apabila memang memenuhi atau sampai pada kriteria yang sudah berbahaya, maka diberikan ruang atau tempat kepada pemerintah daerah yang bersangkutan untuk melakukan pendidikan jarak jauh atau pembelajaran online," tambahnya.
Simak Video 'Presiden Imbau Warga Tetap Waspada Selama Abu Anak Krakatau Turun':
