Jakarta - Sekitar 8 juta lulusan sarjana di Indonesia bekerja di bawah tingkat pendidikan yang mereka miliki. Hal ini diungkapkan dalam laporan berjudul 'Ketika Akses Pendidikan Tinggi Bertambah, Apakah Pasar Kerja Siap?' yang disusun oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis (LPEM FEB UI). Laporan ini ditulis oleh Muhammad Hanri, PhD dan Nia Kurnia Sholihah, MD, yang tidak hanya menyoroti jumlah lulusan sarjana yang bekerja di bawah kapasitas pendidikan mereka, tetapi juga menunjukkan lima bidang studi yang banyak terdapat di antara pengangguran lulusan S1.
Data ini menjadi penting mengingat pemerintah sedang membangun perguruan tinggi baru, Universitas Republik Indonesia (URI). Dalam laporan jurnal Labor Market Brief Volume 7, Nomor 7, Juli 2026, beberapa poin penting untuk URI ditekankan. Poin-poin tersebut mencakup tidak hanya program studi yang populer di kalangan mahasiswa, tetapi juga kompetensi yang belum tersedia, kebutuhan wilayah atau sektor yang belum terlayani, serta bagaimana kampus dapat menghasilkan lulusan yang memiliki posisi jelas di pasar kerja.
Tren Pengangguran di Kalangan Lulusan S1
Fenomena lulusan S1 yang bekerja di posisi yang memerlukan pendidikan lebih rendah menunjukkan bahwa pertumbuhan tenaga kerja terdidik lebih cepat dibandingkan dengan penciptaan pekerjaan profesional yang membutuhkan keterampilan tinggi. Hal ini juga mencerminkan bahwa hubungan antara program pendidikan, kompetensi lulusan, dan kebutuhan pemberi kerja belum cukup kuat. Oleh karena itu, penambahan kapasitas pendidikan tinggi melalui pendirian universitas baru tanpa perencanaan yang matang terkait kebutuhan ekonomi dapat meningkatkan jumlah lulusan tanpa memperbesar peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai.
Bidang Studi yang Banyak Ditemukan di Pengangguran S1
LPEM FEB UI menyusun laporan berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025. Dari data tersebut, pengangguran dengan pendidikan minimal S1 paling banyak berasal dari jurusan manajemen. Lima bidang studi yang secara keseluruhan mencakup sekitar 40% dari pengangguran lulusan sarjana adalah sebagai berikut:
- Manajemen: Sekitar 10,3%
- Hukum: 9,0%
- Ekonomi: 8,7%
- Pendidikan: 7,1%
- Akuntansi: 5,1%
Pola ini menunjukkan bahwa pengangguran sarjana banyak berasal dari program studi yang memiliki cakupan luas dan basis lulusan yang besar. Misalnya, manajemen mencakup berbagai bidang seperti pengelolaan organisasi, keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Namun, banyaknya pilihan pekerjaan tidak serta merta membuat proses masuk ke pasar kerja menjadi lebih mudah.
Sementara itu, lulusan S1 di bidang pendidikan mencakup berbagai program, mulai dari pendidikan guru hingga pendidikan vokasi. Proses masuknya lulusan bidang pendidikan ke pasar kerja dipengaruhi oleh pola rekrutmen guru, kebutuhan sekolah di masing-masing wilayah, serta ketersediaan formasi yang ada.
Temuan Mengenai Lulusan Informatika
Menariknya, analisis ini juga menemukan bahwa lulusan ilmu komputer atau informatika memiliki porsi 4,6% di antara para pengangguran, meskipun kedua bidang tersebut sering dianggap memiliki prospek kerja yang baik. Kebutuhan industri di bidang ini dapat berubah dengan cepat, dan faktor-faktor seperti perbedaan mutu pendidikan, penguasaan keterampilan praktis, serta pengalaman kerja juga turut memengaruhi.
Perlu dicatat bahwa data di atas menunjukkan bidang studi yang paling banyak ditemukan di kalangan penganggur dengan pendidikan minimal S1, bukan tingkat pengangguran masing-masing bidang studi. Oleh karena itu, statistik tersebut tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa jurusan manajemen atau pendidikan memiliki prospek kerja paling buruk. Untuk menghitung risiko pengangguran berdasarkan bidang studi, perlu dilakukan perbandingan antara jumlah pengangguran di setiap bidang studi dengan seluruh angkatan kerja lulusan bidang tersebut.
Pentingnya Perencanaan dalam Perluasan Pendidikan Tinggi
Peneliti LPEM FEB UI menekankan bahwa temuan mereka tidak mengesampingkan pentingnya perluasan pendidikan tinggi, tetapi perluasan tersebut harus dilakukan dengan lebih terarah. Keberadaan universitas baru memerlukan kejelasan mengenai bidang-bidang yang ditawarkan yang benar-benar dibutuhkan, serta standar mutu yang kuat. Ketiadaan kejelasan ini dapat berisiko menjadikan pendirian universitas baru sebagai kebijakan yang hanya fokus pada pasokan lulusan, sementara masalah transisi ke dunia kerja belum banyak berubah. Oleh karena itu, dalam situasi pasar kerja saat ini, penguatan mutu perguruan tinggi yang sudah ada, perbaikan hubungan antara pendidikan tinggi dan dunia kerja, serta penciptaan lebih banyak pekerjaan berketerampilan tinggi, sama pentingnya dengan mendirikan universitas baru.
