Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, Ali Said, menginformasikan bahwa pihaknya masih menerima laporan mengenai penolakan warga untuk berpartisipasi atau memberikan data dalam Sensus Ekonomi 2026. Ia menilai bahwa salah satu penyebab utama penolakan ini adalah adanya konten-konten di media sosial yang mengaitkan Sensus Ekonomi dengan isu perpajakan.
Konten Media Sosial Mempengaruhi Persepsi Masyarakat
Ali menyatakan bahwa terdapat narasi keliru di media sosial yang membuat masyarakat salah paham tentang Sensus Ekonomi 2026, termasuk menghubungkannya dengan isu pungutan pajak. "Sekali lagi perlu saya sampaikan, para konten kreator seharusnya memahami bahwa data yang kami kumpulkan tidak akan diberikan kepada kantor pajak atau instansi lain," ungkapnya saat diwawancarai pada Ahad (5/7/2026).
Dia juga menjelaskan bahwa peraturan dari Kementerian Keuangan telah mengatur hal ini. "Di peraturan Kementerian Keuangan sendiri, di sana disebutkan bahwa walaupun ada penjelasan, ada pasal semua instansi pemerintah wajib memberikan informasi kepada Kementerian Keuangan, tapi ada klausul di situ, dikecualikan BPS tidak wajib," tambahnya.
Keamanan Data Responden Terjamin
Ali menegaskan bahwa data yang diperoleh dari Sensus Ekonomi 2026 tidak akan diserahkan kepada Kementerian Keuangan. "Kami bisa menjamin, keamanan dari data atau informasi yang diberikan responden secara individual, kami tentu jaga kerahasiannya," ujarnya.
Dia menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan kegiatan yang besar, sehingga konten-konten terkait akan mudah terdeteksi oleh algoritma media sosial. "Nah ini mempengaruhi masyarakat. Sementara masyarakat kita belum bisa menyaring secara cermat informasi ini benar atau tidak. Main terima saja pengaruh itu," kata Ali.
Untuk mengatasi narasi yang salah tentang Sensus Ekonomi di media sosial, BPS melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat dengan melibatkan petugas RT, RW, kelurahan, dan kecamatan. Mereka juga memetakan daerah yang warganya masih menolak untuk didata atau memberikan informasi saat disensus.
"Saya kira kalau kami turun ke lapangan, sebenarnya penolakan hanya beberapa gelintir orang sebenarnya. Jadi tidak secara masif," ucap Ali. Hingga 30 Juni 2026, jumlah responden di Jawa Tengah yang sudah didata mencapai 22,92 persen atau sekitar 4 juta orang. "Karena ini masih panjang, sampai 31 Agustus 2026, tentu targetnya (responden) adalah 100 persen. Jadi kami bisa mendata semua yang masuk dalam cakupan Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Tengah yang berjumlah 16 juta," jelasnya.
Kendala di Kota Semarang
Kepala BPS Kota Semarang, Rudi Cahyono, mengungkapkan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di wilayahnya menghadapi beberapa kendala. Salah satunya adalah masih banyak warga yang enggan memberikan informasi mengenai pendapatan mereka karena khawatir akan berdampak pada kenaikan pajak.
