Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perhubungan, Dudy Purwahandhi, berbicara mengenai desakan agar Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Hubla), Muhammad Masyhud, mengundurkan diri setelah terjadinya berbagai kecelakaan kapal dalam beberapa waktu terakhir. Dudy tidak memberikan jawaban yang tegas mengenai tuntutan tersebut saat rapat dengan Komisi V DPR, tetapi ia menegaskan akan terus melakukan evaluasi terhadap jajaran yang ada.
"Nah, evaluasi itu tentunya banyak item yang kita pertimbangkan dan performance tentunya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami gitu," ujar Dudy setelah rapat di kompleks parlemen pada Rabu (19/8).
Audit Perusahaan Kapal
Dudy menambahkan bahwa Kementerian Perhubungan berencana untuk melakukan audit terhadap empat perusahaan kapal yang terlibat dalam insiden kecelakaan baru-baru ini, termasuk KMP Mutiara Sentosa 2. Ia menyatakan bahwa pihaknya ingin memastikan apakah perusahaan-perusahaan tersebut mematuhi standar keselamatan pelayaran.
"Dari situ kemudian kita akan temukan, apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang berat," jelasnya.
Desakan dari Anggota DPR
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi V, Yasti Soepredjo Mokoagow, mendesak agar Dirjen Hubla, Muhammad Masyhud, mundur setelah serangkaian kecelakaan kapal, termasuk insiden KMP Mutiara Sentosa 2 di Madura, Jawa Timur. Yasti mencurigai bahwa beberapa kecelakaan tersebut mungkin disebabkan oleh adanya kolusi antara operator dan pejabat terkait.
"Pak Dirjen saya mohon maaf, seharusnya Bapak yang bertanggung jawab penuh. Bapak harus ada budaya malu sebagai Dirjen Pak. Sudah 600 kejadian dalam kurun Januari sampai Agustus," ungkapnya. Yasti merujuk pada laporan Basarnas yang mencatat sebanyak 601 kecelakaan kapal di Indonesia sepanjang tahun 2026 hingga 15 Agustus, dengan total 3.607 korban, di mana 239 orang dilaporkan meninggal dunia dan 203 hilang.
Lihat Juga: Kasus Tragedi KM Nurul Salsa Karam di Selayar Naik ke Penyidikan.
