Jakarta - Dalam konteks perkembangan kecerdasan buatan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pengembangan bidang STEM (Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika). Langkah ini tercermin dalam berbagai kebijakan pendidikan, termasuk pengalihan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang kini lebih difokuskan pada program studi STEM. Selain itu, rencana pembangunan sepuluh kampus Universitas Republik Indonesia (URI) juga akan lebih menekankan pada pengembangan ilmu sains dan teknologi. Pemerintah berencana untuk mengimplementasikan pembelajaran coding dan kecerdasan buatan di tingkat sekolah dasar mulai tahun 2027.
Peran Ilmu Humaniora di Tengah Dominasi STEM
Dengan semakin kuatnya orientasi pendidikan pada STEM, muncul pertanyaan mengenai masa depan ilmu humaniora. Prof Muhammad Luthfi Zuhdi, Guru Besar Ilmu Susastra Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB UI), menyatakan bahwa karakter ilmu humaniora yang lebih bersifat konseptual menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ketertinggalan dibandingkan ilmu lainnya. "Melihat ada sedikit ketertinggalan pengembangan ilmu humaniora dibanding ilmu lainnya, dugaan kami, kalau ilmu humaniora tidak berupa praktik dan pragmatis, lebih ke konsep. Konsep itu dasar," ujarnya.
Pernyataan ini disampaikan Luthfi dalam konferensi pers mengenai Simposium Nasional Guru Besar (SNBG) Humaniora 2026 yang diadakan di FIB UI, Depok, Jawa Barat, pada Jumat (7/8/2026). Sementara itu, Ketua Dewan Guru Besar FIB UI, Prof Agus Aris Munandar, menekankan pentingnya kondisi ini untuk menjadi bahan refleksi dan diskusi di kalangan akademisi humaniora. Ia menegaskan bahwa humaniora memiliki peran fundamental dalam perkembangan berbagai disiplin ilmu. "Ilmu kami mendasari semua keilmuan dari semua disiplin ilmu di dunia. Ilmu humaniora itu induk keilmuan," ungkap Agus yang juga merupakan guru besar arkeologi di FIB UI.
Menjawab Tantangan Kebijakan STEM
Prof Manneke Budiman, PhD, juga menyoroti posisi humaniora dalam menghadapi dua tren besar saat ini, yaitu hilirisasi dan kecerdasan buatan. Ia mengingatkan bahwa dominasi kebijakan yang berfokus pada STEM menjadi tantangan bagi kalangan akademisi humaniora. "Ada ancaman nyata, pemerintah memfokuskan STEM, semua bidang ilmu eksakta. Humaniora harus melakukan apa? Harus ada kertas kebijakan pengembangan ilmu ke depan," tuturnya.
Manneke menambahkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan ilmu humaniora, terutama melalui kekayaan budaya yang dimiliki. Ia menegaskan bahwa kekayaan budaya nasional seharusnya tidak hanya dijadikan materi pertunjukan dalam festival, tetapi juga dapat diinternalisasikan dalam setiap kebijakan. "Jangan ini hanya dipamerkan buat festival dan karnaval saja," tegasnya.
Ia juga memberikan contoh perbedaan pendekatan antara STEM dan humaniora dalam menghadapi masalah pembangunan. Misalnya, jika dua wilayah terpisah oleh sungai, pendekatan STEM dapat menawarkan solusi teknis seperti pembangunan jembatan. Namun, dari perspektif humaniora, perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai dampak sosial dan ekonomi dari pembangunan tersebut. "Kalau ilmu humaniora, dikaji dulu, apakah jembatan itu akan berdampak dari segi sosial, ekonomi masyarakat, jangka pendeknya, jangka panjangnya, apalagi sekarang sustainability jadi kata kunci," jelas Manneke.
Manneke menilai bahwa perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan telah menciptakan budaya yang serba cepat dan instan. Dalam konteks ini, humaniora justru menawarkan pendekatan yang berlawanan. "Misi humaniora, kata dia, bersifat slowing down. Seperti misalnya mengajak manusia untuk berpikir lebih mendalam. Perlu slowing down, atau diperlambat supaya akal bisa dipakai lagi," imbuhnya.
Apakah ini menunjukkan bahwa ilmuwan humaniora mengalami krisis identitas dan eksistensi di tengah fokus pemerintah pada STEM? Manneke tidak melihat perkembangan kecerdasan buatan sebagai alasan bagi ilmuwan humaniora untuk mengalami krisis. Sebaliknya, ia berpendapat bahwa humaniora harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi. "FIB bahkan sekarang punya mata pelajaran baru, Humaniora Digital. AI itu hanya tools, tidak boleh menggantikan akal budi manusia. Saat pemerintah menyatakan fokusnya STEM, wah ini lagi krisis ini. Kalau kita sih PD-PD aja," kata Manneke.
Para guru besar FIB UI menyadari bahwa perkembangan teknologi adalah arus yang tidak bisa dihentikan. Mereka juga memahami alasan di balik penguatan STEM oleh pemerintah untuk mencapai target Indonesia Emas 2045. Luthfi memberikan contoh mengenai jumlah tenaga ahli teknik di Indonesia yang masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Ia menyebutkan bahwa Vietnam memiliki sekitar 6.000 ahli teknik per satu juta penduduk, sementara Korea Selatan memiliki sekitar 25.000 ahli teknik per satu juta penduduk. "Sementara Indonesia masih 3.000 ahli teknik per 1 juta warganya," tuturnya.
Namun, Luthfi menegaskan bahwa humaniora tidak perlu bersaing dengan STEM dalam hal jumlah. Peran humaniora seharusnya lebih ditekankan pada aspek kualitas, terutama dalam membangun dan menjaga harmoni. Ia mencontohkan beberapa tokoh nasional yang mengedepankan prinsip harmoni dalam pengambilan keputusan politik, seperti Soekarno, Gus Dur, dan BJ Habibie, yang lebih memilih mundur demi menjaga harmoni daripada melihat Indonesia terjerumus dalam konflik.
Melihat perkembangan ini, para guru besar humaniora se-Indonesia berencana untuk bersatu. Mereka akan mengadakan Simposium Nasional Guru Besar (SNGB) Humaniora pertama di Indonesia yang akan berlangsung di FIB UI pada 11-13 Agustus 2026. "Akan ada 54 peserta dari 33 universitas dan BRIN," ungkap Prof Dr Tuty Nur Mutia, guru besar Ilmu Sejarah FIB UI.
SNGB Humaniora ini akan menyelenggarakan enam sesi diskusi yang mencakup topik-topik seperti: Humaniora Digital dan Humaniora Ekologi, Mitigasi Budaya dan Konservasi Budaya, Kolaborasi Multihelix dalam Humaniora dan Literasi Multikultural, Humaniora untuk Kajian Kebijakan dan Politik dalam Humaniora, Kohesi Sosial dan Relasi Antaretnik, serta Strategi Pengembangan Humaniora dan Hilirisasi dalam Humaniora. Bidang keilmuwan yang terlibat meliputi sejarah, filsafat, linguistik, sastra, arkeologi, kajian kewilayahan, ilmu perpustakaan dan informasi, studi budaya, antropologi budaya, serta ilmu humaniora lainnya. Hasil utama dari SNGB Humaniora adalah dua policy brief yang akan disampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
