Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menekankan perlunya tindakan yang luar biasa dari pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan. Dampak dari kebakaran ini telah meluas ke berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, dan ekonomi. "Perluasan dampak ini tak lepas dari fenomena cuaca kering akibat fenomena El Nino yang puncaknya pada Agustus-September 2026 ini," ungkap Alex Indra Lukman di Jakarta pada Kamis (20/8).
Karhutla Harus Menjadi Prioritas Nasional
Alex mendesak agar penanganan Karhutla di Kalimantan dijadikan prioritas nasional. "Penanganan Karhutla Kalimantan ini mesti segera jadi prioritas nasional," tegasnya. Ia mengingatkan bahwa Indonesia pernah mengalami fenomena El Nino pada tahun 1997-1998 yang menyebabkan krisis besar akibat kebakaran di lebih dari sembilan juta hektare lahan Kalimantan.
Peristiwa tersebut tercatat sebagai bencana lingkungan terbesar di Asia Tenggara pada abad ke-20, dan Alex menegaskan bahwa hal serupa tidak boleh terulang. Ia juga mencatat bahwa Karhutla di Kalimantan telah berdampak langsung pada indeks kualitas udara (AQI), di mana pada 19 Agustus 2026, AQI di Palangka Raya mencapai angka 487 yang tergolong berbahaya.
Dampak dan Data Karhutla di Kalimantan
Kabut asap yang dihasilkan dari Karhutla di Kalimantan telah memaksa Dinas Pendidikan untuk menunda jam masuk sekolah SD dan SMP hingga pukul 08.00 WIB, sedangkan PAUD harus beralih ke pembelajaran jarak jauh. "Sedangkan jarak pandang di sejumlah wilayah turun drastis hingga 1,4 kilometer," tambahnya.
Menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 19 Agustus 2026, terdapat 1.487 titik panas (hotspot) di seluruh Kalimantan. Rincian menunjukkan 767 titik di Kalimantan Tengah, 441 titik di Kalimantan Barat, 315 titik di Kalimantan Timur, 34 titik di Kalimantan Selatan, dan 17 titik di Kalimantan Utara. Kalimantan Tengah menjadi episentrum kebakaran dengan konsentrasi tertinggi.
Alex menegaskan bahwa Karhutla di Kalimantan harus menjadi perhatian utama karena telah memaksa beberapa pemerintah daerah untuk memperpanjang status tanggap darurat, seperti di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), yang diperpanjang hingga 4 September 2026. Karhutla ini telah menghanguskan 859,49 hektare lahan dengan 189 kejadian dan 461 titik panas di Kobar, dengan Kecamatan Arut Selatan dan Kumai menjadi wilayah yang paling parah terdampak.
Data dari MapBiomas Fire menunjukkan bahwa puncak kebakaran biasanya terjadi antara September hingga November, dengan puncaknya di bulan Oktober. "Catatan sejarah ini merupakan warning bagi pemerintah, bahwa metode yang digunakan selama ini perlu dievaluasi total agar dampaknya tak kembali berulang," ujarnya.
Alex menekankan pentingnya evaluasi kebijakan Karhutla yang mencakup penguatan deteksi dini dan patroli di daerah rawan. Sistem peringatan dini berbasis satelit juga perlu ditingkatkan akurasinya. Peran masyarakat dalam pencegahan Karhutla sangat krusial, dengan perluasan program Desa Peduli Api dan pelatihan alternatif pembukaan lahan tanpa bakar.
Ia menegaskan bahwa mitigasi Karhutla di Kalimantan memerlukan pendekatan jangka panjang yang fokus pada pencegahan, peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi, dan tata kelola lahan yang berkelanjutan.
