Fakta Politik

Prabowo: Kritik Diperlukan, Namun Harus Segera Bekerja untuk Rakyat

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kritik terhadap pemerintahan sambil menegaskan perlunya kecepatan dalam bekerja demi kepentingan rakyat. Ia mengapresiasi sinergi antara pemerintah dan...

N
Narayana Putra
14 August 2026
27 pembaca
Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kritik dalam pemerintahan. ( ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHA)
Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kritik dalam pemerintahan. ( ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHA)

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyatakan bahwa meskipun kritik terhadap pemerintahan sangat diperlukan, pemerintah juga harus bergerak cepat untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Ia menegaskan bahwa saat ini terdapat sinergi yang baik antara pemerintah dan DPR. Prabowo mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kerjasama tersebut.

“Saya terima kasih sekarang sudah ada kerja sama yang sinergis antara pemerintah dan DPR, ini tidak berarti bahwa tidak ada demokrasi, kita harus ada demokrasi, kita harus diawasi, kita harus dikritik. Tapi kita harus kerja cepat buat rakyat kita,” ujar Prabowo saat menyampaikan RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan di DPR RI, Jakarta, pada hari Jumat, 14 Agustus.

Pemerintah Berkomitmen untuk Kesejahteraan Rakyat

Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya akan terus berupaya secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Ia memberikan contoh mengenai perlunya penyelamatan kekayaan sumber daya alam Indonesia yang selama ini belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.

“Kekayaan alam Indonesia selama ini hanya dirasakan segelintir orang belaka,” kata Prabowo. Ia mengungkapkan rencana untuk memulai operasional Bursa Mineral dan Komoditas Strategis pada 1 Januari 2027. Bursa ini akan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bertujuan untuk membangun harga referensi bagi komoditas utama ekspor Indonesia.

Langkah Strategis untuk Masa Depan

“Karena itu, pemerintah yang saya pimpin akan segera operasionalkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pada 1 Januari 2027,” tegas Prabowo. Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan kelanjutan dari kebijakan ekspor satu pintu yang telah dibahas bersama OJK.

Dengan langkah-langkah ini, Prabowo berharap agar kekayaan alam Indonesia dapat lebih bermanfaat bagi seluruh rakyat, bukan hanya untuk segelintir orang.

Artikel Terkait