Jakarta, CNN Indonesia -- Pimpinan DPR mengadakan rapat bersama sejumlah menteri kabinet yang berkaitan dengan sektor agraria untuk membahas berbagai isu strategis yang dianggap mendesak untuk diselesaikan. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, yang didampingi oleh dua pimpinan lainnya, yaitu Cucun Ahmad Syamsurizal dari PKB dan Saan Mustopa dari NasDem. Dari pihak pemerintah, hadir Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, serta beberapa wakil menteri terkait.
Fokus Pembahasan Isu Agraria
Dasco menjelaskan bahwa tujuan rapat ini adalah untuk membahas berbagai hal yang strategis serta konflik agraria yang sangat mendesak untuk segera ditangani. "Gunanya adalah membicarakan beberapa hal-hal yang strategis serta konflik-konflik agraria yang sangat mendesak untuk segera," ungkap Dasco saat memimpin rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (11/8).
Kebutuhan Koordinasi Antara DPR dan Pemerintah
Walaupun Dasco tidak merinci isu-isu mendesak yang dibahas, ia menekankan pentingnya koordinasi antara DPR dan pemerintah. Menurutnya, Panitia Khusus (Pansus) Agraria DPR tidak dapat berbuat banyak tanpa adanya kerjasama yang baik. "Kalau dilihat grand design soal KPA ini tentunya akan memakan waktu yang lama dan panjang. Sementara, Pansus Agraria yang sudah dibentuk DPR itu juga belum bisa menghasilkan banyak," jelasnya.
Setelah rapat, Mensesneg Prasetyo mengungkapkan bahwa pemerintah telah membentuk tim lintas kementerian untuk menangani sejumlah kasus agraria. Ia menambahkan bahwa rapat tersebut juga menyoroti masalah 73 ribu hektare sawah yang tercatat berada dalam kawasan hutan. "Ini kan jenis yang bisa diselesaikan lebih cepat, banyak tersebar," kata Pras.
