Jakarta - Presiden Prabowo Subianto berencana untuk mendirikan Universitas Republik Indonesia (URI), yang kemudian menarik perhatian dari berbagai kalangan, termasuk para akademisi dan pakar. Salah satu yang memberikan tanggapan adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof Dr Achmad Nurmandi, M.Sc. Ia berpendapat bahwa pendirian URI memerlukan analisis yang mendalam agar tidak terjadi tumpang tindih dengan program pendidikan yang sudah ada, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta.
Perhatian Terhadap Fokus Akademik
Nurmandi mengungkapkan bahwa terdapat ketidakcocokan dalam bidang yang akan diajarkan di URI. Pemerintah sebelumnya menyatakan bahwa URI akan berfokus pada bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) serta kedokteran. Namun, di sisi lain, URI juga direncanakan menjadi tempat pelatihan bagi calon pemimpin pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Kalau basisnya berasal dari lembaga yang berorientasi pada ilmu sosial dan penyiapan calon pemimpin, sementara fokus pendidikannya diarahkan pada STEM dan kedokteran, kesesuaiannya perlu dikaji kembali," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa jalur pendidikan untuk calon pemimpin sudah tersedia melalui berbagai institusi seperti sekolah kedinasan, program magister manajemen, dan pelatihan eksekutif di kampus yang sudah ada. "Apabila kebutuhannya adalah menyiapkan calon pemimpin pemerintahan atau BUMN, sebenarnya sudah terdapat berbagai jalur pendidikan dan pelatihan yang dapat diperkuat. Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi tanpa harus langsung membentuk institusi baru," jelasnya.
Risiko Persaingan dalam Rekrutmen Dosen
Menurut Nurmandi, jika pendirian URI tidak ditelaah secara mendalam, akan ada potensi persaingan dalam perekrutan tenaga pengajar. Pendirian program di bidang STEM dan kedokteran tentunya akan memerlukan dosen yang berkualitas. Jika perekrutan dosen dilakukan dari perguruan tinggi lain tanpa adanya strategi regenerasi atau penambahan, ia khawatir hal ini akan menyebabkan pergeseran sumber daya manusia.
"Persoalannya bukan hanya membangun gedung atau membuka program studi. Perguruan tinggi membutuhkan dosen berkualifikasi, peneliti, laboratorium, tata kelola akademik, serta ekosistem keilmuan yang tidak dapat dibentuk dalam waktu singkat," tambahnya.
Alih-alih membangun institusi baru dari awal, Nurmandi menyarankan agar pemerintah lebih baik memperkuat program studi STEM di universitas yang sudah ada. "Daripada membangun institusi serupa dari awal, pemerintah dapat memperkuat program studi STEM yang telah tersedia. Infrastruktur, dosen, dan tata kelolanya sudah ada sehingga anggaran dapat lebih banyak diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian," ungkapnya.
Ia juga menyoroti bahwa saat ini Indonesia dihadapkan pada kebijakan efisiensi, sehingga pendirian URI perlu dipertimbangkan dengan cermat terkait alokasi dan sumber dana. "Pendirian perguruan tinggi baru membutuhkan alokasi anggaran yang signifikan. Hal ini perlu dipertimbangkan secara cermat di tengah keterbatasan anggaran pendidikan nasional saat ini," tutup Nurmandi.
