Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus mengalami pelemahan, menembus level psikologis Rp17.500 per dolar AS pada pertengahan Mei 2026. Penurunan nilai tukar ini diperkirakan akan berdampak langsung pada kenaikan harga barang impor serta bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.
Pakar ekonomi dan bisnis dari Universitas Hasanuddin, Hamid Paddu, menyatakan bahwa depresiasi nilai rupiah sangat mempengaruhi biaya impor bahan baku energi. Hal ini disebabkan karena Indonesia telah menjadi net importir minyak sejak tahun 2004. Kebutuhan konsumsi minyak nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi dalam negeri hanya sekitar 650 ribu barel per hari. Ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh kebutuhan energi nasional masih bergantung pada impor.
Dampak Terhadap Sektor Energi
“Nah, impor tentu dibeli dengan nilai mata uang, valuta asing, dalam hal ini dolar AS. Makanya, nilai tukar sangat mempengaruhi harga BBM,” ungkap Hamid dalam penjelasannya pada Sabtu (16/5/2026). Ia menilai bahwa tekanan terhadap sektor energi saat ini terjadi secara berlapis, karena nilai tukar dan harga minyak dunia sama-sama melampaui asumsi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Pemerintah mengasumsikan kurs Rp16.500 per dolar AS, sedangkan harga minyak dunia saat ini berada di sekitar 105 dolar AS per barel, jauh di atas asumsi APBN yang hanya sebesar 70 dolar AS per barel. “Berarti untuk impor, beban energi minyak sudah kena dua kali. Pertama dari harga minyak dunia, kemudian dari kurs,” jelas Hamid.
Peluang Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi
Hamid juga menjelaskan bahwa kondisi ini membuka peluang bagi badan usaha, termasuk Pertamina, untuk menaikkan harga BBM nonsubsidi, karena harga jual mengikuti mekanisme pasar. “Itu otomatis, karena ini kan market. Jadi harga jual BBM nonsubsidi tidak dicampuri Pemerintah. Sejak lima tahun lalu, badan usaha swasta dan Pertamina selalu menyesuaikan harga BBM Non Subsidi dengan harga pasar. Jadi begitu bahan bakunya naik, dia harus menaikkan BBM,” ucap Hamid.
Ia menambahkan bahwa penundaan penyesuaian harga justru dapat berisiko menekan kondisi keuangan badan usaha energi. Beban impor yang tinggi akibat kurs dolar yang meningkat membuat biaya pengadaan energi menjadi signifikan. “Begitu membeli yang baru dengan harga yang baru, kurs yang baru, berarti kan uangnya sudah besar sekali,” tuturnya.
Di sisi lain, Hamid menilai bahwa literasi energi masyarakat saat ini semakin baik. Publik dianggap memahami bahwa harga BBM nonsubsidi bergerak mengikuti mekanisme pasar, sehingga perubahan harga tidak lagi memicu gejolak besar. “Makanya sekian tahun tidak pernah ada gejolak kalau harga BBM nonsubsidi berubah. Masyarakat sudah tahu bahwa BBM nonsubsidi sesuai mekanisme pasar. Kalau naik harga bahan bakunya, BBM-nya juga naik,” tambah Hamid.
