Jakarta - Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) menjadi perhatian serius di kalangan dunia pendidikan. Korupsi yang terungkap diduga berkaitan dengan suap dalam jalur mandiri. KPK telah menetapkan Rektor Unsoed, Akhmad Sodiq, dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Norman Arie Prayogo, sebagai tersangka. Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengungkapkan bahwa tersangka meminta uang sebesar Rp 650 juta dari orang tua calon mahasiswa yang ingin masuk ke fakultas kedokteran.
“Norman Arie Prayoga selaku Wakil Rektor III Unsoed atas sepengetahuan Ahmad Sodiq selaku Rektor Unsoed melalui dua perantara, yaitu Dian Mulia Wardhana dan Adhi Wiharto, keduanya selaku pihak swasta, diduga meminta uang kepada orang tua calon mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran senilai Rp 650 juta,” kata Achmad.
Pentingnya Evaluasi Jalur Mandiri
Menanggapi kasus ini, pengamat pendidikan Ki Darmaningtyas menyatakan bahwa sudah saatnya sistem seleksi mandiri di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dihapuskan. Ia berpendapat bahwa kasus serupa tidak hanya terjadi di Unsoed, tetapi juga di Universitas Lampung (Unila) dan Universitas Udayana (Unud).
“Karena itu, saya kira jalur mandiri ini lebih baik dihapuskan saja. Karena bisa menjadi sumber pendapatan yang besar, tapi sekaligus juga berpotensi untuk menimbulkan koruptor,” ungkap Darmaningtyas saat dihubungi.
Ia menambahkan bahwa seleksi mahasiswa baru akan lebih objektif jika dilakukan melalui jalur undangan dan tes bersama secara nasional. Darmaningtyas juga menyarankan agar untuk memenuhi kebutuhan pendanaan PTN, dapat diterapkan subsidi silang, di mana mahasiswa dari latar belakang ekonomi baik dikenakan biaya lebih tinggi.
Risiko Penyelewengan di PTN
Darmaningtyas mengingatkan bahwa kasus OTT di Unsoed, Unila, dan Unud hanyalah puncak dari masalah yang lebih besar. Ia khawatir bahwa penyelewengan serupa mungkin masih terjadi di PTN lainnya.
“Kasus para rektor yang kena OTT itu menurut saya hanya apes saja. Artinya, sangat mungkin penyelewengan itu juga ada di sejumlah PTN, baik yang berbentuk Satker, BLU, maupun PTN BH, tetapi tidak terdeteksi oleh KPK sehingga tidak kena OTT,” jelasnya.
Untuk meningkatkan transparansi, Darmaningtyas menyarankan agar PTN mencontoh PTS yang membahas anggaran dan pendapatan secara terbuka, melibatkan rektorat dan para dekan.
“Kampus PTN semestinya juga demikian, pembahasan anggaran pendapatan dan belanja kampus dilakukan secara terbuka melibatkan rektorat, para dekan dan pembantu dekan, pusat-pusat atau lembaga-lembaga di dalam kampus itu, sehingga semua tahu berapa jumlah pendapatan setahun dan berapa kebutuhan belanjanya,” tambahnya.
Lebih lanjut, Darmaningtyas juga menyinggung janji Presiden Prabowo mengenai penggratisan biaya kuliah di kampus negeri, yang perlu ditegaskan agar beban perguruan tinggi untuk mencari dana sendiri dapat dihilangkan.
“Selain itu, ya kita nagih lah pada janji Presiden Prabowo. Saat kampanye kan katanya akan menggratiskan PTN, gitu ya. Ya itu harus kita tagih supaya beban perguruan tinggi untuk mencari dana sendiri itu tidak ada,” tuturnya.
Terakhir, ia menilai mekanisme pemilihan rektor juga perlu diperbaiki untuk mengurangi kemungkinan terjadinya suap. Ia mencatat bahwa dalam pemilihan rektor di PTN, menteri memiliki porsi suara yang signifikan, yang dapat memicu praktik lobi yang tidak sehat.
“Lobi-lobi ini kan tidak gratis, selalu membutuhkan biaya. Tapi kalau misalnya suara menteri itu dikurangi, misalnya menjadi 20 persen, maksud saya tidak terlalu signifikan, sehingga tidak perlu biaya lobi gitu,” tegasnya.
