Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk segera mengambil tindakan dalam menghadapi lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Kalimantan Barat (Kalbar). Ia menyoroti dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang semakin meluas dan berpengaruh negatif terhadap kesehatan masyarakat.
Jumlah Kasus ISPA yang Meningkat Drastis
Yahya mengungkapkan bahwa jumlah kasus ISPA telah mencapai 165 ribu akibat dari karhutla yang terjadi di Kalbar. "Kemenkes perlu turun tangan untuk menangani dampak karhutla terhadap munculnya penyakit ISPA yang sudah mencapai 165 ribu kasus," ujarnya pada Minggu (30/8).
Ia juga meminta agar Kemenkes bersama dengan pemerintah daerah segera menetapkan protokol kesehatan bagi masyarakat, termasuk kewajiban mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Jika situasi semakin memburuk, Yahya menilai penting untuk mempertimbangkan langkah evakuasi warga ke lokasi yang lebih aman.
Pentingnya Koordinasi dan Penanganan Terintegrasi
Yahya menekankan bahwa penanganan di lapangan harus dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan tenaga medis, tenaga kesehatan, rumah sakit, serta dukungan logistik kesehatan. "Kemenkes dan Pemda Kalbar perlu melakukan koordinasi untuk penanganan kasus ISPA yang melanda warga Kalbar dengan penyediaan tenaga medis, tenaga kesehatan dan rumah sakit serta bantuan masker untuk warga serta rumah oksigen," tuturnya.
Ia juga mengingatkan agar perhatian khusus diberikan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia yang memiliki risiko lebih tinggi terhadap gangguan pernapasan akibat paparan asap karhutla. Jika keadaan terus memburuk, ia mendorong pemerintah untuk menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) di Kalbar agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi.
Selain itu, Komisi IX DPR RI berencana melakukan kunjungan lapangan ke daerah yang terdampak karhutla di Kalimantan untuk mengevaluasi kondisi di lapangan dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah. "Kunjungan akan dilakukan pada tanggal 4-5 September 2026," ungkap Yahya.
Sementara itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalbar melaporkan bahwa jumlah kasus ISPA telah mencapai ratusan ribu berdasarkan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR). "Dari periode 1 Januari sampai 22 Agustus 2026 tercatat sebanyak 165.727 kasus ISPA yang dilaporkan melalui sistem alert kami," kata Kepala Dinkes Kalbar, Erna Yulianti.
Kenaikan kasus mulai terlihat sejak minggu ke-21 atau akhir Mei 2026 dan terus berlanjut hingga pertengahan Agustus. Dalam proporsi, ISPA dilaporkan mencapai 29 kasus per 1.000 penduduk. Kondisi pada minggu ke-32 menjadi perhatian karena peningkatan kasus terlihat dari kunjungan masyarakat ke fasilitas pelayanan kesehatan seiring meningkatnya aktivitas hotspot di Kalbar.
"Terjadi peningkatan ISPA di fasilitas pelayanan kesehatan dibandingkan minggu-minggu sebelumnya. Artinya kunjungan masyarakat ke puskesmas lebih meningkat," jelas Erna.
