Jakarta - Pemutaran dan diskusi film dokumenter 'Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita' berlangsung di berbagai lokasi, termasuk di lingkungan kampus. Acara ini semakin ramai dibicarakan di media sosial setelah beberapa sesi nonton bareng (nobar) dibubarkan di beberapa tempat. Film ini menyampaikan kritik terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan yang dinilai mengancam kelestarian alam, hak ulayat masyarakat Papua, serta lingkungan hidup.
Di tengah pembubaran acara nobar 'Pesta Babi', beberapa mahasiswa tetap melanjutkan penayangan dan diskusi film ini. Salah satunya dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Studi Pembangunan (HIMADEV) di Departemen Studi Pembangunan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) pada Rabu malam, 13 Mei 2026.
Film sebagai Bagian dari Kajian Agraria
Menurut informasi dari laman ITS, nobar 'Pesta Babi' dijadikan bagian dari mata kuliah Kajian Agraria, yang dianggap relevan dengan isu yang diangkat dalam film tersebut. Dosen Studi Pembangunan, Khairun Nisa SIP MA, menjelaskan bahwa melalui diskusi ini, mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan kemampuan argumentasi dan pola pikir kritis, yang sangat penting bagi mereka yang akan menjadi pengambil kebijakan.
“Kebijakan tidak bisa hanya dinilai dari sisi ekonomis, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai moral, sosial, budaya, dan keadilan bagi masyarakat,” tambahnya.
Relevansi Film dalam Kebijakan Publik
Dosen yang mengajar mata kuliah Kajian Agraria tersebut menekankan bahwa setiap kebijakan publik seharusnya dirumuskan dengan pendekatan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Ia juga menekankan bahwa setiap kebijakan memiliki trade-off, sehingga tidak mungkin untuk memuaskan semua pihak secara bersamaan. Ia menekankan pentingnya menjunjung tinggi Pancasila, khususnya sila kelima, yang menekankan "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."
Icha, dosen tersebut, menjelaskan bahwa konsep keadilan sosial menurut Nancy Fraser dapat dilihat dari tiga dimensi: keadilan distribusi, keadilan representasi, dan keadilan rekognisi. “Film ini sangat relevan dijadikan studi kasus untuk menilai suatu kebijakan nasional melalui ketiga dimensi keadilan tersebut,” terangnya.
Ia juga menambahkan bahwa setiap kebijakan strategis nasional harus mematuhi UUD 1945, khususnya Pasal 33 Ayat 3, yang menyatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."
Diskusi ini juga dihadiri oleh jurnalis senior Harian Kompas, Ambrosius Harto Manumoyoso, yang membahas film dari perspektif jurnalisme.
ITS melihat pemutaran film ini sebagai studi kasus yang dapat memperkaya perspektif mahasiswa terhadap kebijakan publik yang ada. “Diskursus kritis terhadap suatu kebijakan merupakan bagian penting dalam pendidikan tinggi. Kami ingin mahasiswa tidak hanya melihat film ini sebagai sesuatu yang kontroversial, tetapi sebagai media pembelajaran yang konstruktif untuk menguji pola pikir yang sistematis, kritis, dan multidimensional,” tulis pihak kampus.
Melalui forum diskusi ini, ITS menegaskan komitmennya untuk menjadi ruang akademik yang terbuka bagi pertukaran gagasan dan pengembangan nalar kritis mahasiswa. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan dapat memahami kebijakan dari sudut pandang teknokratis dan juga memiliki sensitivitas sosial terhadap dinamika pembangunan dalam masyarakat.
Nobar di Fakultas Hukum UWG
Sebelumnya, di Fakultas Hukum Universitas Widya Gama (UWG) Malang, mahasiswa juga mengadakan nobar 'Pesta Babi' sebagai bagian dari mata kuliah Hukum Lingkungan. Metode pembelajaran ini dirancang agar mahasiswa tidak hanya menghafal pasal-pasal hukum, tetapi juga memahami penerapan hukum di lapangan di tengah berbagai konflik dan ketimpangan.
“Kami tidak ingin mahasiswa hanya hafal pasal. Mereka harus melihat hukum bekerja dalam kenyataan, merasakan dampaknya, dan membangun empati. Hukum yang baik adalah perilaku yang baik. Hukum harus membahagiakan rakyat, bukan menindas,” kata dosen pengampu, Dr Purnawan Dwikora Negara, S H, M H, saat perkuliahan.
Dalam kelas ini, mahasiswa diajak untuk membedah aspek hukum formal, isu keadilan ekologis, hak masyarakat adat, konflik agraria, serta dugaan keterlibatan oligarki dan militerisasi dalam eksploitasi tanah Papua. Mereka juga didorong untuk berdiskusi dan memahami hukum lingkungan sebagai instrumen yang menentukan nasib manusia, budaya, dan masa depan lingkungan hidup.
Pihak kampus menegaskan bahwa Fakultas Hukum UWG Malang berkomitmen untuk mencetak sarjana hukum yang tidak hanya cerdas secara normatif, tetapi juga peka secara sosial, humanis, dan berpihak pada keadilan substantif. “Hukum tidak boleh berhenti di teks. Ia harus hadir dalam nurani dan keberpihakan pada rakyat,” tulis pihak kampus.
