Jakarta, CNN Indonesia -- TB Hasanuddin, anggota Komisi I DPR RI, mengungkapkan harapannya agar program pelibatan TNI dalam pembekalan bagi mahasiswa penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dikaji ulang. Ia berpendapat bahwa rencana tersebut berpotensi bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan dapat mengganggu profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara.
Pentingnya Mematuhi Tugas Pokok TNI
Hasanuddin menyatakan, "Pelibatan TNI dalam konteks ini perlu ditinjau ulang. Kita harus memastikan bahwa setiap institusi negara bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya," dalam pernyataannya pada Rabu (6/5). Ia menjelaskan bahwa UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI secara jelas mengatur tugas-tugas TNI, termasuk dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang mencakup 16 jenis tugas. Dalam daftar tersebut, tidak ada mandat yang secara spesifik mengatur peran TNI sebagai pengajar dalam pembekalan penerima beasiswa.
Lebih lanjut, Hasanuddin menekankan, "Dalam daftar tugas OMSP tidak ada yang secara langsung berkaitan dengan peran sebagai pengajar dalam program pembekalan beasiswa. Ini penting untuk menjadi perhatian agar tidak terjadi perluasan peran di luar koridor hukum." Ia juga mengingatkan agar lembaga sipil tidak sembarangan melibatkan TNI di luar tugas utama mereka, karena hal ini dapat memengaruhi fokus, profesionalisme, dan kesiapsiagaan TNI dalam menjalankan fungsi pertahanan negara.
Nilai-nilai Kedisiplinan dan Kemandirian
Hasanuddin, yang merupakan pensiunan tentara dan pernah menjabat sebagai Sekretaris Militer Presiden, menambahkan bahwa nilai-nilai seperti kedisiplinan, kepemimpinan, dan kecintaan terhadap Tanah Air tidak harus selalu diajarkan oleh TNI. Ia berpendapat bahwa nilai-nilai tersebut dapat ditanamkan melalui pendekatan yang lebih kontekstual dengan dunia pendidikan. "Semakin sering TNI dilibatkan dalam urusan di luar pertahanan, dikhawatirkan akan berdampak pada konsistensi dan komitmen dalam menjalankan tugas utamanya," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto menjelaskan bahwa keterlibatan TNI bertujuan untuk mencegah penerima beasiswa mengalami gegar budaya saat berkuliah di luar negeri. Ia menambahkan bahwa TNI juga akan memberikan penguatan nilai-nilai kebangsaan serta pelatihan disiplin bagi para penerima beasiswa, "Supaya mereka tidak culture shock dan semacamnya. Termasuk disiplin. Penguatan kebangsaan juga ada," ujarnya kepada wartawan pada Minggu (3/4).
Walaupun demikian, ia menyebutkan bahwa kriteria untuk prajurit TNI yang akan dilibatkan dalam pembekalan penerima beasiswa LPDP masih dalam tahap pembicaraan. Di sisi lain, TNI AU juga memberikan tanggapan terkait keterlibatan mereka dalam program ini. Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsekal Pertama I Nyoman Suadnyana, mengonfirmasi bahwa pihaknya memfasilitasi pelaksanaan program Persiapan Keberangkatan (PK) yang diadakan oleh LPDP di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, mulai Senin (4/5) hingga Sabtu (9/5).
Nyoman menjelaskan bahwa program tersebut diikuti oleh calon penerima beasiswa dan penerima beasiswa LPDP untuk jenjang Magister (S2) dan Doktor (S3), baik untuk studi dalam maupun luar negeri. Materi yang diberikan berfokus pada penguatan kesiapan mental, kedisiplinan, kepemimpinan, cinta tanah air, serta pembentukan karakter. Ia juga menegaskan bahwa para peserta tidak mendapatkan latihan baris-berbaris, dan pemateri berasal dari berbagai instansi pemerintahan, termasuk personel Lanud Halim, yang diundang sesuai kebutuhan.
