Jakarta, CNN Indonesia -- Marwan Cik Asan, anggota Komisi XI DPR RI, mengimbau pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk menjaga kepercayaan pasar di tengah situasi melemahnya nilai tukar rupiah. Politisi dari Partai Demokrat tersebut menyatakan bahwa nilai tukar rupiah yang telah menembus angka Rp17.500 per dolar AS menunjukkan adanya tekanan baik dari luar maupun dalam negeri secara bersamaan.
Walaupun demikian, Marwan menegaskan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini tidak dapat disamakan dengan krisis yang terjadi pada tahun 1998. Ia berpendapat bahwa fundamental ekonomi nasional masih dalam kondisi yang relatif kuat.
Fundamental Ekonomi yang Masih Kuat
“Cadangan devisa Indonesia masih berada pada level aman, rasio utang pemerintah terhadap PDB masih terkendali, sistem perbankan relatif sehat, dan rezim nilai tukar mengambang memberikan ruang penyesuaian alami terhadap guncangan global,” ungkap Marwan dalam keterangan tertulisnya.
Meski begitu, ia mengingatkan bahwa pelemahan rupiah tidak boleh dianggap remeh. Menurutnya, fluktuasi nilai tukar yang terlalu tinggi dapat menyebabkan inflasi impor, meningkatkan biaya utang luar negeri, memperburuk persepsi pasar, serta menekan daya beli masyarakat dan iklim investasi.
Oleh karena itu, Marwan meminta pemerintah dan BI untuk segera merespons situasi ini dengan kebijakan yang terukur, terkoordinasi, dan tidak hanya berorientasi pada jangka pendek. Ia menilai bahwa BI perlu melanjutkan strategi stabilisasi melalui intervensi di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan pasar offshore secara selektif.
Pentingnya Komunikasi Kebijakan yang Efektif
Namun, ia mengingatkan bahwa intervensi harus dilakukan dengan perhitungan yang matang agar tidak menggerus cadangan devisa secara berlebihan. Selain itu, Marwan menekankan pentingnya penguatan komunikasi kebijakan BI untuk menjaga ekspektasi dan kepercayaan pasar. “Dalam situasi tekanan pasar, persepsi sering kali lebih menentukan dibandingkan data fundamental itu sendiri. Karena itu, forward guidance yang jelas menjadi sangat penting untuk meredam spekulasi,” ujarnya.
Di sisi lain, Marwan menyambut baik pembatasan pembelian dolar AS tanpa transaksi yang mendasari. Namun, ia meminta agar pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan dengan hati-hati agar tidak memicu kepanikan baru di pasar.
Ia juga mendorong pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap repatriasi devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) yang selama ini banyak ditempatkan di luar negeri. “Kebijakan DHE harus konsisten, tidak berubah-ubah, dan memberikan kepastian hukum agar pelaku usaha tetap percaya,” tuturnya.
Marwan menambahkan bahwa percepatan penggunaan skema Local Currency Settlement (LCS) dengan negara mitra dagang utama seperti China, Jepang, dan India juga merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi perdagangan internasional. Ia menegaskan bahwa stabilisasi rupiah tidak bisa hanya dibebankan kepada BI, melainkan Kementerian Keuangan juga harus aktif menjaga stabilitas pasar surat utang negara melalui pengelolaan pembiayaan yang fleksibel dan optimalisasi instrumen stabilisasi pasar.
“Tantangan terbesar Indonesia saat ini bukan hanya tekanan global, tetapi bagaimana menjaga konsistensi kebijakan dan membangun kepercayaan pasar,” katanya.
Mengenai kebijakan suku bunga, Marwan berpendapat bahwa kenaikan suku bunga dapat membantu menahan aliran modal keluar dan menjaga daya tarik aset domestik. Namun, kenaikan yang terlalu agresif juga dapat menekan kredit, investasi, dan konsumsi domestik.
Ia menambahkan bahwa stabilisasi jangka pendek memang penting untuk meredam gejolak, tetapi solusi permanen hanya dapat dicapai melalui penguatan fundamental ekonomi, reformasi struktural, disiplin fiskal, serta kepastian kebijakan yang kredibel. “Karena itu, pendekatan gradual dan data dependent menjadi pilihan paling rasional agar keseimbangan antara stabilitas nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga,” ujar Marwan.
