Jakarta - Pengadilan di Spanyol telah memberikan izin kepada Begona Gomez, istri Perdana Menteri Pedro Sanchez, untuk menghadiri wisuda putrinya yang berlangsung di London. Izin tersebut dikeluarkan setelah Gomez sebelumnya dilarang meninggalkan negara sebagai bagian dari proses penyelidikan terkait kasus korupsi.
Menurut laporan AFP pada Selasa (7/7/2026), seorang hakim telah memutuskan bahwa Gomez akan diadili atas tuduhan suap, penggelapan, korupsi dalam bisnis, dan penyalahgunaan dana. Tuduhan ini muncul setelah penyelidikan yang berlangsung selama dua tahun dan merupakan salah satu dari beberapa skandal yang dapat mengancam stabilitas pemerintahan sayap kiri yang dipimpin suaminya.
Penyitaan Paspor dan Keputusan Pengadilan
Hakim Juan Carlos Peinado menganggap bahwa Gomez berpotensi melarikan diri, sehingga ia memerintahkan penyitaan paspornya bulan lalu. Pengadilan yang lebih tinggi kini sedang mempertimbangkan perintah untuk mengadili Gomez, meskipun tanggal persidangannya belum ditentukan.
Pengadilan Madrid memutuskan bahwa Gomez dapat mengambil paspornya untuk perjalanan ke London pada tanggal 8 hingga 10 Juli. Namun, permohonan Gomez untuk menemani suaminya ke KTT NATO di Ankara pada hari Selasa dan Rabu ditolak. Dalam putusannya, pengadilan menyatakan, "Turki bukan bagian dari ruang kebebasan, keamanan, dan keadilan Uni Eropa, di mana kerja sama polisi dan peradilan dalam masalah pidana difasilitasi."
Investigasi dan Pembelaan Sanchez
Gomez diundang ke acara tersebut atas dasar kesopanan institusional internasional, meskipun tidak memiliki peran aktif dalam KTT tersebut. Ia diwajibkan untuk mengembalikan paspornya pada tanggal 13 Juli. Penyelidikan saat ini berfokus pada pembentukan dan pengelolaan sebuah kursi di Universitas Complutense Madrid yang dipimpin bersama oleh Gomez, serta dugaan penyalahgunaan sumber daya publik dan koneksi pribadi untuk kepentingan pribadi.
Perdana Menteri Sanchez telah membela ketidakbersalahan istrinya dan mengecam kampanye fitnah yang dilakukan oleh kelompok sayap kanan yang berusaha melemahkan pemerintahan minoritasnya.