Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) memberikan sinyal untuk melakukan pemeriksaan terhadap Nanik S Deyang, Kepala Badan Geologi Nasional (BGN), terkait dengan kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kejagung menyatakan bahwa setiap individu yang dianggap memiliki informasi berkaitan dengan kasus ini berpotensi untuk diperiksa sebagai saksi.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, saat ditanya mengenai tanggapan Kejagung terhadap pengakuan pengacara mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, yang menyebutkan adanya dugaan keterlibatan Nanik dalam perubahan nama yayasan pengelola SPPG. Syarief menegaskan bahwa penyidik tidak hanya mengandalkan keterangan dari satu orang saja.
Penyidikan Berbasis Alat Bukti
"Ya, jadi gini. Alat bukti yang kami dapat atau kami cari itu tidak bergantung kepada salah satu keterangan saja. Ya, kami punya alat bukti banyak, ada keterangan saksi, ada barang bukti elektronik, ada alat bukti dokumen, dan lain-lain, dan ahli. Jadi kami tidak tergantung kepada keterangan satu orang saja ya," ungkap Syarief di kantor Kejagung, Jakarta Selatan, pada Selasa (23/6/2026).
Dia menambahkan bahwa pengembangan kasus dilakukan berdasarkan alat bukti yang tersedia. "Sehingga kami menetapkan seorang tersangka atau membuka perkara ini lebih besar lagi atau lebih terang lagi, itu berdasarkan alat bukti yang kami cari terus sampai dengan saat ini masih berjalan sehingga tidak bergantung kepada keterangan satu orang," tuturnya.
Syarief juga menyebutkan bahwa Nanik S Deyang berpotensi untuk diperiksa. "Untuk NSD sudah beberapa kali saya sampaikan ya. Semua orang yang mengetahui, mengalami, itu berpotensi diperiksa sebagai saksi, ya berpotensi ya. Tapi semua orang sebagai saksi itu belum tentu dia melakukan penyimpangan," jelasnya. Namun, dia belum memberikan informasi mengenai kapan pemeriksaan terhadap Nanik akan dilakukan, menekankan bahwa hal itu bergantung pada kebutuhan penyidik.
Pengacara Sebut Peran Nanik dalam Perubahan Yayasan
Sebelumnya, pengacara Sony, Krisna Murti, mengungkapkan dugaan peran Nanik S Deyang dalam mengubah yayasan pengelola SPPG di beberapa daerah, termasuk Madiun dan Bogor. "NSD itu tadi, oh iya tadi ada ya. NSD itu tadi melakukan, tadi dalam BAP-nya Pak Sony ya, menjelaskan, NSD ada mengubah-ubah yayasan. Yayasan ini namanya ini diubah lagi dengan namanya ini, dirubah lagi dengan namanya ini. Jadi tiga kali mengubah," ungkapnya.
Saat ini, Kejagung telah menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus ini, termasuk mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya.
Nanik S Deyang Menyangkal Terlibat
Nanik S Deyang juga telah memberikan penjelasan terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi tersebut. Dia menyatakan bahwa tugasnya lebih berfokus pada urusan media dan tidak terlibat dalam proses pengadaan. "Tugas gue itu kan berhubungan dengan media aja. Jadi gue ini nggak pernah, rapat keputusan mau kaus kaki kek, lu apa kek, pengadaan apa yang ramai-ramai itu seuprit kucing pun gue nggak ngerti, kagak tahu," jelas Nanik dalam sebuah podcast.
Dia juga membantah tuduhan sebagai pengadu dalam kasus ini, merespons postingan yang menyebut 'Hadiah dari Bu Nanik' yang diunggah oleh Sony Sonjaya. "Jadi bukan gue ngadu, jadi kalau dibilang Pak Sony 'Hadiah dari Ibu Nanik' kan seolah-olah gue pengadu. Kan gue nggak bisa ngadu, emang di Kejaksaan bisa 'Pak ada yang korupsi'. Bisa diproses?" ujarnya.
Nanik menambahkan bahwa namanya mungkin disebut-sebut karena adanya komunikasi dengan Sony. "Gua klik-klikan itu nggak tahu. Itu kan operasional Pak Sony. Ngeklik titik-titik dapur itu kan gue nggak ngerti," tutupnya.
