Jakarta, Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, menjelaskan bahwa terdapat kesalahpahaman di kalangan masyarakat mengenai sikap DPRD setelah rapat kerja Komisi I DPRD dengan Koordinator dan Pendukung Usulan Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat. Buky menekankan bahwa DPRD belum memberikan persetujuan untuk mengubah nama Provinsi Jabar menjadi Tatar Sunda atau Sunda, melainkan hanya setuju agar aspirasi tersebut dibahas sesuai dengan mekanisme yang ada.
"Banyak yang menangkap bahwa DPRD ini setuju. Menurut saya tingkatannya belum. Setuju itu dalam artian setuju untuk dibahas, bukan setuju untuk diganti. Nah itu salahnya di situ. Orang-orang kan berpikirnya 'oh DPRD setuju diganti', sehingga jadi ramai," ungkap Buky pada hari Senin di awal pekan ini.
Proses Pembahasan Masih Awal
Buky menjelaskan bahwa posisi DPRD saat ini adalah menjalankan fungsi kelembagaan untuk menerima dan membahas aspirasi masyarakat. Ia menegaskan bahwa pembahasan usulan tersebut masih berada pada tahap awal dan perjalanan untuk mencapai keputusan akhir masih panjang. Meskipun nantinya mendapatkan persetujuan dari DPRD dan Pemprov Jabar, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat.
Ia juga menanggapi anggapan yang mengaitkan peringatan Milangkala Tatar Sunda yang diselenggarakan Pemprov Jabar di beberapa kota dan kabupaten dengan wacana perubahan nama provinsi. "Bukan berarti juga Gubernur [Jabar Dedi Mulyadi] kemarin bikin acara peringatan Milangkala Tatar Sunda itu beririsan dengan keinginan Gubernur mengganti nama Jawa Barat jadi Tatar Sunda, saya kira enggak, enggak ada hubungannya," jelasnya.
Aspek Sosiologis dan Respons Masyarakat
Buky mengapresiasi niat para tokoh yang mengusulkan perubahan nama berdasarkan semangat menjaga identitas dan sejarah Sunda. "Saya menghargai keinginan para tokoh terpikirkan mengganti nama berdasarkan aspek sejarah. Justru kalau ada aspek sejarah, psikologis, sosiologis, yang paling harus diselesaikan itu adalah aspek sosiologisnya supaya tidak ada benturan horizontal," tambahnya.
Ia menekankan bahwa keinginan sebagian masyarakat untuk menghidupkan kembali identitas Sunda adalah hal yang patut dihormati, namun harus mempertimbangkan realitas sosial Jawa Barat yang semakin beragam. "Masalah sosiologis itu apa? Ya itu harus selesai dengan masyarakat Cirebon, harus selesai dengan masyarakat Sunda Betawi. Nah, secara sosiologis itu yang paling sulit menurut saya," ujarnya.
Buky juga mengungkapkan bahwa ia telah menerima berbagai respons dari masyarakat, termasuk dari tokoh-tokoh Cirebon yang mengaitkan wacana perubahan nama dengan keinginan untuk membentuk daerah otonomi baru. "Karena ada juga yang WA ke saya dari tokoh Cirebon misalnya, 'Kami setuju pergantian nama Provinsi Jawa Barat, selaras dengan itu kami juga ingin berdiri Provinsi Cirebon Raya. Tapi kami sangat mendukung nama Tatar Sunda, tapi seiring dengan itu kami juga ada keinginan untuk menjadi provinsi sendiri, Cirebon'," tuturnya. "Nah ini kan jadi polemik nih," tambah Buky.
