Jakarta, CNN Indonesia -- Universitas Bung Karno (UBK) Jakarta mengonfirmasi bahwa Muhammad Abdi Maludin, yang menjabat sebagai Ketua BEM Fakultas Hukum, menerima uang sebesar Rp20 juta dari seorang seniornya. Penerimaan uang tersebut terjadi setelah Abdi bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada demonstrasi mahasiswa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada 15 Juni lalu.
Wakil Rektor III UBK, Daniel Panda, menyatakan bahwa pengakuan Abdi mengenai penerimaan uang tersebut telah terkonfirmasi setelah pihak universitas memanggilnya. "Dia sudah membuat pengakuan secara resmi kepada pihak universitas bahwa dirinya menerima uang sebesar Rp20 juta melalui seorang oknum senior alumni Fakultas Hukum UBK yang diserahkan oleh oknum aparat kepolisian," ujar Daniel dalam konferensi pers di kampus UBK pada Selasa (17/6).
Investigasi dan Sanksi
Daniel menambahkan bahwa Abdi menerima uang tersebut dari seorang alumni Fakultas Hukum UBK, dan uang itu berasal dari aparat kepolisian. Sebagai langkah selanjutnya, UBK membentuk tim investigasi untuk menyelidiki kasus ini secara menyeluruh sebelum mengambil tindakan sanksi terhadap pihak-pihak yang terlibat. "Sanksi akan dilihat berdasarkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh oknum mahasiswa tersebut. Karena itu kami akan menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Bung Karno," jelasnya.
Menurut keterangan Abdi, uang Rp20 juta tersebut juga mengalir kepada sejumlah mahasiswa dan pengurus BEM Fakultas Hukum serta Fakultas Ekonomi. Daniel menegaskan bahwa pihak kampus akan melakukan cross-check dan memanggil saksi-saksi yang terlibat dalam proses ini.
Motif Pemberian Uang
Mengenai alasan di balik pemberian uang tersebut, Daniel mengungkapkan bahwa uang itu diserahkan pada Senin dini hari menjelang demonstrasi mahasiswa dari beberapa BEM UBK. Motifnya adalah agar mahasiswa tidak melakukan demonstrasi di Istana. "Mereka disarankan oleh oknum alumni tersebut untuk melakukan demonstrasi di DPR RI," ujarnya.
Namun, menurut pengakuan Abdi, mahasiswa menolak saran tersebut dan tetap melanjutkan aksi mereka ke Istana. "Jadi mahasiswa tetap pergi ke Istana, meskipun mereka menerima uang tersebut. Itu merupakan pengakuan langsung dari Ketua BEM," tambah Daniel.
Pemberian uang kepada mahasiswa yang berpartisipasi dalam pertemuan dengan Wapres Gibran saat demonstrasi pada 15 Juni lalu telah menjadi sorotan di media sosial. Terbaru, Ketua BEM Fakultas Hukum UBK, Muhammad Abdi, terlihat viral ketika ditanya oleh mahasiswa mengenai penerimaan uang tersebut.
Istana juga memberikan respons normatif terhadap isu ini. Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bambang Eko Suhariyanto, menyatakan akan mengecek kasus ini lebih lanjut. "Coba nanti saya monitor dulu. saya enggak ngikutin yang kemarin berita terakhir itu. Nanti saya akan cek lagi ya," ungkap Bambang di Jakarta.
CNNIndonesia.com telah menghubungi Kepala Bidang Propam Polda Metro Jaya, Kombes Radjo Alriadi Harahap, untuk mengklarifikasi isu yang mengaitkan polisi dalam kasus ini, namun belum mendapatkan respons. Pertemuan antara perwakilan mahasiswa demonstran dengan Wapres Gibran berlangsung pada 15 Juni lalu, di mana mahasiswa dari berbagai organisasi dan kampus menggelar aksi di Patung Kuda, Jakarta, untuk menyampaikan aspirasi terkait isu-isu nasional. Setelah aksi, sejumlah perwakilan mahasiswa bertemu dan berdialog dengan Wapres Gibran di Istana Wapres.
