Jakarta, CNN Indonesia -- MPR memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana penyelenggaraan ulang final lomba cerdas cermat (LCC) sosialisasi empat pilar di Provinsi Kalimantan Barat yang sebelumnya dijadwalkan setelah terjadi kontroversi dalam penjurian pada 9 Mei lalu. Keputusan ini diambil setelah SMAN 1 Pontianak dan SMAN 1 Sambas, yang merupakan peserta lomba, menyatakan penolakan untuk ikut serta dalam acara tersebut.
Ketua Badan Sosialisasi MPR, Abraham Liyanto, menjelaskan bahwa sebelum keputusan pembatalan diambil, pihaknya telah menerima kunjungan dari SMAN 1 Pontianak pada 14 Mei dan SMAN 1 Sambas pada 15 Mei. Dalam pertemuan tersebut, kedua sekolah secara resmi menyatakan sikap menolak untuk berpartisipasi dalam gelaran ulang final lomba cerdas cermat tingkat Kalbar ini.
Kontroversi Penjurian yang Viral
SMAN 1 Pontianak diketahui menjadi salah satu regu yang merasa dirugikan oleh keputusan dewan juri dari Kesetjenan MPR, yang menjadi sorotan publik setelah video insiden tersebut viral di media sosial. Sekolah ini menegaskan bahwa mereka tidak ingin mengubah hasil lomba dan mendukung SMAN 1 Sambas untuk berkompetisi di tingkat nasional. "Mereka sama-sama mendukung untuk tidak perlu ada lomba ulang. Dan hari ini kita rapat, tadi dengan pimpinan MPR lengkap, memutuskan bahwa kita mengikuti apa yang sudah disampaikan kedua sekolah ini," ungkap Abraham Liyanto dalam konferensi pers di kompleks parlemen, Jakarta, pada Senin (18/5).
Evaluasi dan Perbaikan Sistem Lomba
Sebagai langkah ke depan, MPR berkomitmen untuk mengevaluasi pelaksanaan lomba di masa mendatang. Salah satu langkah yang akan diambil adalah menunjuk juri independen dari luar MPR. Menurut Abraham, juri tersebut akan diambil dari kalangan akademisi di masing-masing daerah, termasuk dosen dan pakar hukum. "Maka, kesimpulan lomba ini kita akan teruskan dengan meningkatkan kualitasnya lebih bagus, dengan pengaturannya lebih baik, dan juri yang profesional," jelasnya.
Sebelumnya, MPR berencana untuk menggelar ulang final cerdas cermat antar SMA di Kalimantan Barat sebagai respons terhadap polemik penjurian yang viral. Keputusan ini disampaikan oleh Ketua MPR, Ahmad Muzani, dalam konferensi pers di kompleks parlemen pada Rabu (23/5). Muzani menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi terkait insiden tersebut.
Insiden yang menjadi viral ini bermula ketika dewan juri memberikan penilaian yang berbeda terhadap jawaban yang sama dari dua regu dalam pertanyaan rebutan. Meskipun grup C dari SMAN 1 Pontianak memberikan jawaban yang sama dengan grup B, dewan juri tetap memberikan nilai yang berbeda, yang memicu protes dari peserta. MPR kemudian menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan yang terjadi dan berjanji untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja dewan juri serta sistem lomba yang ada.
"Kami mohon maaf atas kelalaian dewan juri. Kami akan tindak lanjuti kejadian ini," kata Wakil Ketua MPR, Abcandra Muhammad Akbar Supratman, dalam keterangannya pada Selasa (12/5).
