Jakarta, CNN Indonesia -- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah mengambil keputusan untuk tidak melaksanakan ulang final lomba cerdas cermat sosialisasi empat pilar yang diadakan di Kalimantan Barat pada 9 Mei lalu. Keputusan ini diambil setelah SMAN 1 Pontianak dan SMAN 1 Sambas, sebagai peserta, menolak diadakannya lomba ulang tersebut.
Ketua Badan Sosialisasi MPR, Abraham Liyanto, menyatakan bahwa kedua sekolah tersebut sepakat untuk tidak melanjutkan lomba ulang. "Mereka sama-sama mendukung untuk tidak perlu ada lomba ulang. Dan hari ini kita rapat, tadi dengan pimpinan MPR lengkap, memutuskan bahwa kita mengikuti apa yang sudah disampaikan kedua sekolah ini," ujarnya dalam konferensi pers di kompleks parlemen pada Senin (18/5).
Penolakan dari Peserta
Abraham menjelaskan bahwa sebelumnya MPR telah menerima kunjungan dari SMAN 1 Pontianak pada 14 Mei dan SMAN 1 Sambas pada 15 Mei. Dalam pertemuan tersebut, kedua sekolah menyampaikan sikap resmi mereka untuk menolak diadakannya final ulang lomba tersebut.
Sebagai solusi, MPR berkomitmen untuk mengevaluasi pelaksanaan lomba di masa depan. Salah satu langkah yang akan diambil adalah menunjuk juri independen yang berasal dari luar MPR. Menurut Abraham, juri tersebut akan diambil dari kalangan akademisi di masing-masing daerah, termasuk dosen dan pakar hukum. "Maka, kesimpulan lomba ini kita akan teruskan dengan meningkatkan kualitasnya lebih bagus, dengan pengaturannya lebih baik, dan juri yang profesional," tambahnya.
Polemik Penjurian
Sebelumnya, MPR berencana untuk mengulang final lomba cerdas cermat antar SMA di Kalimantan Barat akibat polemik yang muncul terkait penjurian yang viral. Keputusan untuk mengulang lomba tersebut disampaikan oleh Ketua MPR, Ahmad Muzani, dalam konferensi pers di kompleks parlemen pada Rabu (23/5). Muzani menegaskan bahwa pihaknya telah mengevaluasi kasus tersebut dan memutuskan untuk melanjutkan lomba cerdas cermat (LCC) di tingkat Kalimantan Barat.
Insiden yang menjadi viral dalam final lomba cerdas cermat tersebut terjadi ketika dewan juri memberikan nilai yang berbeda terhadap jawaban yang sama dari regu B dan C dalam pertanyaan rebutan. Regu C dari SMAN 1 Pontianak menjawab bahwa anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan mempertimbangkan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Namun, Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI, Dyastasita, sebagai dewan juri, memberikan nilai -5 untuk jawaban regu C.
Setelah itu, pertanyaan yang sama dijawab oleh regu B, dan mereka mendapatkan nilai 10. Hal ini memicu protes dari regu C yang merasa bingung karena jawaban mereka disalahkan meskipun sama. Dyastasita tetap berpegang pada keputusannya dengan alasan bahwa jawaban regu C tidak mencantumkan Dewan Perwakilan Daerah, meskipun regu C mengklaim bahwa jawaban mereka sudah mencakup hal tersebut.
MPR kemudian menyampaikan permohonan maaf terkait keputusan dewan juri yang viral tersebut. Wakil Ketua MPR, Abcandra Muhammad Akbar Supratman, menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap kinerja dewan juri dan sistem lomba. "Kami mohon maaf atas kelalaian dewan juri. Kami akan tindak lanjuti kejadian ini," ungkap Abcandra dalam keterangannya pada Selasa (12/5).
