MPR RI menyampaikan permohonan maaf terkait polemik yang terjadi dalam Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Dalam langkah ini, MPR menonaktifkan juri serta pembawa acara (MC) yang terlibat dalam lomba tersebut.
"MPR RI melalui Sekretariat Jenderal MPR RI menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian dewan juri yang menyebabkan polemik terkait pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI di Provinsi Kalimantan Barat," demikian pernyataan resmi MPR yang diunggah di akun Instagram mereka pada Selasa (12/5/2026).
Komitmen Terhadap Sportivitas dan Keadilan
MPR menegaskan pentingnya sportivitas dan keadilan dalam pelaksanaan lomba cerdas cermat. Mereka menekankan bahwa dewan juri seharusnya bersikap objektif. "MPR RI memahami bahwa kegiatan pendidikan dan pembinaan generasi muda, termasuk LCC Empat Pilar, harus menjunjung tinggi nilai sportivitas, objektivitas, keadilan, serta semangat pembelajaran yang konstruktif," ujar MPR.
Sehubungan dengan banyaknya pemberitaan di media sosial mengenai penilaian peserta pada salah satu sesi lomba, panitia dari Sekretariat Jenderal MPR RI telah mengambil tindakan dengan menonaktifkan juri dan MC acara tersebut. MPR berencana untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan lomba.
Evaluasi dan Tanggapan terhadap Kontroversi
"MPR RI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian, sistem verifikasi jawaban peserta, dan tata kelola keberatan dalam perlombaan agar pelaksanaannya ke depan dapat berlangsung semakin baik, transparan, dan akuntabel," tambah MPR.
MPR juga mengapresiasi semua peserta, guru, dan masyarakat yang memberikan perhatian terhadap kegiatan lomba ini. Mereka berkomitmen untuk menjaga kepercayaan publik.
Selain itu, MPR RI menyampaikan penghargaan kepada seluruh peserta, guru pendamping, panitia daerah, serta masyarakat yang terus mendukung pendidikan kebangsaan dan pelaksanaan LCC Empat Pilar.
Sekjen MPR RI, Siti Fauziah, mengungkapkan bahwa pihaknya menghormati perhatian dan masukan dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi dalam perlombaan. Dalam sebuah video yang beredar, terlihat juri memberikan nilai yang berbeda untuk jawaban yang sama dari peserta. Grup C dari SMAN 1 Pontianak mendapatkan nilai minus lima untuk jawaban mengenai proses pemilihan anggota BPK, sementara jawaban serupa dari Grup B dari SMAN 1 Sambas justru mendapat nilai 10 dari juri yang sama, yaitu Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI, Dyastasita. Peserta Grup C sempat mengajukan protes karena merasa jawaban mereka serupa, namun juri menyatakan bahwa jawaban Grup C tidak menyebutkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) secara jelas.
Siti juga menyebutkan bahwa panitia pelaksana saat ini sedang melakukan penelusuran internal terkait penilaian jawaban peserta dan memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba.
