Jakarta - Enam negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) bersama Yordania bersatu dalam mengutuk tindakan "agresi" yang dilakukan oleh Iran dan sekutunya. Dalam sebuah pernyataan bersama, ketujuh negara tersebut mengungkapkan bahwa serangan Iran terhadap wilayah, warga, dan infrastruktur sipil mereka berlangsung tanpa henti sejak 28 Februari 2026, bahkan setelah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Washington dan Teheran pada 17 Juni.
Mereka mengindikasikan bahwa serangan tersebut meningkat secara signifikan, terutama terhadap Bahrain, Kuwait, dan Yordania, dengan menargetkan fasilitas energi, pabrik desalinasi air, pelabuhan, bandara, serta infrastruktur sipil lainnya. Dilansir dari Al Arabiya pada Jumat (24/7/2026), ketujuh negara menegaskan bahwa serangan yang terus berlanjut merupakan "tindakan agresi eksplisit" yang melanggar Piagam PBB, hukum internasional, hukum humaniter internasional, serta Resolusi Dewan Keamanan PBB 2817 (2026). Hal ini juga dianggap sebagai ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional.
Hak untuk Membela Diri
Negara-negara Teluk dan Yordania menekankan hak mereka untuk membela diri, baik secara individu maupun kolektif, sesuai dengan Pasal 51 Piagam PBB. Mereka menyatakan bahwa mereka berhak mengambil semua langkah hukum yang diperlukan untuk melindungi kedaulatan, wilayah, warga negara, kapal dagang, dan infrastruktur vital mereka dari serangan yang terus berlanjut.
Ketujuh negara tersebut juga menyambut baik keputusan Perdana Menteri Irak, Ali al-Zaidi, untuk membatasi penggunaan senjata hanya untuk negara tersebut hingga 30 September 2026. Mereka memberikan dukungan terhadap langkah-langkah tegas yang diambil oleh pemerintah Irak untuk mencegah milisi pro-Iran melanjutkan operasi permusuhan terhadap negara-negara di kawasan tersebut.
Seruan kepada Dewan Keamanan PBB
Pernyataan tersebut juga meminta Dewan Keamanan PBB untuk segera mengadopsi resolusi yang menuntut penghentian serangan Iran, mengakui hak negara-negara yang terdampak untuk membela diri, serta mempertimbangkan tindakan tambahan jika serangan sistematis tidak dihentikan. Negara-negara Teluk dan Yordania juga memberikan apresiasi terhadap "keberanian, profesionalisme, dan kesiapan tinggi" angkatan bersenjata mereka dalam menjaga kedaulatan, keamanan, stabilitas, dan keselamatan warga sipil.
Ketujuh negara tersebut menegaskan kembali komitmen mereka untuk menjaga kebebasan dan keselamatan navigasi di Selat Hormuz dan Bab al-Mandeb, serta menjaga keamanan dan stabilitas regional. Mereka siap untuk bekerja sama dengan semua negara di kawasan dan Organisasi Maritim Internasional (IMO) untuk membangun pengaturan permanen yang sesuai dengan hukum internasional, Konvensi PBB tentang Hukum Laut, serta menjaga hubungan bertetangga yang baik.
