Pemerintah Indonesia menargetkan untuk menjadi salah satu dari lima kekuatan ekonomi terbesar dunia pada tahun 2045, dengan Produk Domestik Bruto (PDB) diperkirakan mencapai sekitar USD 5 triliun dan pendapatan per kapita di atas USD 15.000. Untuk mencapai visi tersebut, pembangunan ekonomi nasional perlu didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang unggul, produktif, serta mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa talenta merupakan inti dari transformasi ekonomi nasional. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, rekayasa, dan matematika (STEM) dengan ilmu sosial, humaniora, seni, keagamaan, dan ekonomi. Pernyataan ini disampaikan saat Purbaya menjadi pembicara di sebuah universitas di Semarang, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.
Alokasi Anggaran Pendidikan yang Signifikan
Integrasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Komitmen ini diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026, yang mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp 769,1 triliun. Dana ini akan digunakan untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan, revitalisasi sekolah, mendukung Program Makan Bergizi Gratis, serta memperkuat pembiayaan beasiswa melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Selain itu, pemerintah juga melakukan penajaman kebijakan beasiswa LPDP agar lebih sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional. Beasiswa yang sebelumnya bersifat umum kini akan difokuskan pada bidang-bidang prioritas, terutama STEM dan industri strategis seperti pangan, energi, kesehatan, pertahanan, digitalisasi, kecerdasan buatan, semikonduktor, hilirisasi, maritim, manufaktur dan material maju, serta kewirausahaan.
Pendidikan sebagai Prioritas Utama
"Investasi pada pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas utama APBN," ungkap Menkeu. Ia menambahkan bahwa APBN merupakan instrumen utama pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi serta memperkuat investasi pada SDM sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Pengelolaan APBN ini dilakukan berdasarkan amanat Pasal 33 UUD 1945 untuk mewujudkan kemakmuran rakyat melalui kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
"Melalui kebijakan fiskal yang disiplin, pemerintah terus mengoptimalkan potensi strategis Indonesia," tambahnya.
