Jakarta, CNN Indonesia -- Lima Warga Negara Indonesia yang berpartisipasi dalam kapal misi kemanusiaan Global Peace Convoy Indonesia pada Global Sumud Flotilla 2026 menuju Gaza, ditangkap oleh tentara Israel. Kelima individu tersebut terdiri dari Rahendro Herubowo, Andre Prasetyo Nugroho, Thoudy Badai, Bambang Noroyono alias Abeng, dan Andi Angga Prasetya, yang tersebar di beberapa kapal yang telah dicegat oleh militer Israel.
Rahendro, Thoudy, dan Andre berada di Kapal Ozgurluk, sementara Abeng terjebak di Kapal BoraLize, dan Andi Angga berada di Kapal Josef. Ketiga kapal tersebut telah dihentikan oleh IDF.
Profil Para WNI yang Ditangkap
Dari lima orang yang ditangkap, empat di antaranya adalah jurnalis. Abeng dan Thoudy bekerja untuk Republika, Andre berasal dari Tempo, dan Hery adalah jurnalis dari iNews. Sedangkan Angga adalah seorang aktivis kemanusiaan yang tergabung dalam Rumah Zakat.
Hingga saat ini, keberadaan mereka belum dapat dipastikan. Pesan SOS yang mereka kirimkan direkam sebelum kapal kemanusiaan tersebut dicegat dan dibajak saat berusaha menembus blokade Gaza, seperti yang diinformasikan oleh GPCI melalui akun Instagram resmi mereka @globalpeaceconvoy pada Selasa (19/5).
Ancaman Terhadap WNI Lainnya
Selain kelima WNI tersebut, terdapat empat orang lainnya yang juga berada dalam risiko pencegatan. Mereka adalah Herman Budianto dan Ronggo Wirasanu di Kapal Zapyro, serta Asad Aras Muhammad dan Hendro Prasetyo di Kapal Karsl. Pesan SOS yang mereka kirimkan menunjukkan bahwa mereka telah ditangkap oleh tentara Israel.
Secara terpisah, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh pasukan Israel tersebut. Juru bicara Kemlu Yvonne Mewengkang mendesak Pemerintah Israel untuk segera membebaskan semua kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan, serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina sesuai dengan hukum humaniter internasional.
Kemlu juga sedang menyiapkan rencana kontingensi untuk memulangkan sembilan WNI yang terlibat. Yvonne menekankan bahwa perlindungan terhadap WNI akan tetap menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Dia juga menyatakan bahwa pemerintah terus berkomunikasi dengan berbagai pihak untuk mendapatkan informasi terkini mengenai kondisi para WNI tersebut.
