Jakarta, CNN Indonesia -- Muhammad Qodari, selaku Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, mengungkapkan bahwa pemilihan komisaris untuk badan usaha milik negara (BUMN) yang berasal dari berbagai latar belakang dapat memberikan perspektif baru dalam mendukung agenda pemerintah.
Dalam pernyataannya setelah membuka Nusantara Media Fest 2026 di Jakarta pada hari Sabtu, Qodari menjelaskan bahwa berdasarkan pengalamannya sebagai komisaris di salah satu BUMN, peran komisaris sangat penting untuk memberikan arahan serta mengawasi agenda pemerintah. "Dan kalau bicara pengalaman saya di Pertamina Hulu Energi, kita bisa membantu juga untuk melihat alternatif-alternatif solusi. Karena kita datang dari latar belakang yang berbeda, kita datang dari luar, sebetulnya ada perspektif yang baru yang bisa dibawa ke dalam perusahaan di mana kita menjadi komisaris," ungkap Qodari.
Pemilihan Komisaris BUMN yang Menjadi Sorotan
Pernyataan Qodari ini merespons isu mengenai pengangkatan komisaris di beberapa perusahaan BUMN yang menjadi perbincangan publik, termasuk penunjukan Mufi Budi Ananda, asisten pribadi Raffi Ahmad, sebagai komisaris PT Krakatau Posco, serta Gina Febriyanti Ginting, yang merupakan relawan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden 2024, sebagai komisaris PT Pertamina Retail.
Pentingnya Pengalaman dalam Penunjukan Komisaris
Qodari menegaskan bahwa pemilihan komisaris di suatu perusahaan adalah hal yang wajar dan umum dilakukan, baik di BUMN maupun di perusahaan swasta. Keberadaan komisaris dapat memberikan manfaat dalam pengawasan dan penyampaian ide-ide baru. "Kalau hemat saya, kalau namanya komisaris itu sebetulnya modal dasarnya dua. Pertama, akal sehat, yang kedua, niat baik," tambahnya.
Dia juga menyatakan bahwa individu yang diangkat sebagai komisaris biasanya memiliki pengalaman yang relevan, baik di sektor organisasi, pemerintahan, maupun swasta, yang dapat memberikan perspektif baru dalam tugas pengawasan di BUMN.
Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani juga menyampaikan bahwa DPR terus mendorong agar komisaris BUMN diisi oleh orang-orang yang profesional dan kompeten, dalam pernyataan yang disampaikan di kompleks parlemen, Senayan, pada Kamis (2/7). Saat ini, posisi komisaris BUMN banyak diisi oleh wakil menteri dalam Kabinet Prabowo Subianto-Gibran, pejabat ASN, politisi, relawan, serta orang-orang dekat dari para elite partai.
