Jakarta - Pembina Global Peace Convoy Indonesia (GPCI), Ustaz Bachtiar Nasir (UBN), mendesak agar Pemerintah Indonesia segera mengambil tindakan diplomasi darurat setelah kapal kemanusiaan Global Sumud Flotilla dicegat oleh Israel. UBN menekankan pentingnya menyelamatkan warga negara Indonesia yang berada di dalam kapal tersebut.
Dalam pernyataan yang diterima pada Selasa (19/5/2026), UBN meminta Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk segera bertindak demi memastikan keselamatan WNI yang terlibat dalam misi kemanusiaan menuju Gaza. "Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri RI, agar segera mengambil langkah diplomatik darurat untuk memastikan keselamatan seluruh warga negara Indonesia yang tergabung dalam armada Global Sumud Flotilla 2.0," ujarnya.
Penjelasan mengenai Misi Kemanusiaan
UBN menjelaskan bahwa armada tersebut merupakan misi sipil yang bertujuan untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan solidaritas kepada rakyat Gaza, bukan sebuah operasi militer. Oleh karena itu, tindakan pengepungan dan intersepsi terhadap kapal tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional dan hak asasi manusia.
Ia menegaskan bahwa para delegasi Indonesia membawa misi kemanusiaan untuk mendukung rakyat Palestina yang hidup di bawah blokade dan krisis yang berkepanjangan. Selain mendesak pemerintah Indonesia, UBN juga meminta agar Perserikatan Bangsa-Bangsa serta lembaga hak asasi manusia internasional menekan Israel untuk menghentikan intersepsi terhadap kapal sipil dan membebaskan semua aktivis yang ditahan.
UBN juga menyerukan masyarakat Indonesia untuk memperkuat solidaritas dan memberikan dukungan moral kepada relawan kemanusiaan yang berada di atas kapal. "Jangan biarkan para relawan kemanusiaan menghadapi kekuatan militer tanpa suara pembelaan dari dunia," katanya.
Informasi Terkait Penangkapan WNI
Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) menginformasikan bahwa lima orang warga negara Indonesia (WNI) telah ditangkap dalam misi Global Sumud Flotilla. Mereka ditangkap oleh tentara Israel saat berlayar di laut lepas Mediterania menuju Gaza, Palestina.
Koordinator Media GPCI, Harfin Naqsyabandy, menyatakan bahwa pada Senin (18/5) pukul 21.20 WIB, sejumlah kapal telah diintersepsi oleh tentara Israel. Lima WNI yang ditangkap adalah aktivis Andi Angga di kapal Josef, jurnalis Bambang Noroyono dari Republika di kapal Bolarize, serta tiga WNI lainnya di kapal Ozgurluk, yaitu jurnalis TV Tempo Andre Prasetyo, jurnalis Republika Thoudy Badai, dan jurnalis iNews Heru Rahendro. "Terkini, 5 delegasi diculik, 4 (WNI) masih berlayar," kata Harfin kepada wartawan di kantor Dompet Dhuafa, Jakarta Selatan, Senin (18/5).
Saat ini, masih ada empat WNI yang kapalnya masih berlayar. Mereka adalah Asad Aras dan Hendro Prasetyo dengan kapal Kasri Sadabad, serta dua WNI lainnya, Herman Budianto dan Ronggo Wirsanu, yang masih berada di perairan Mediterania.
Kemlu RI Memantau Situasi
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengecam tindakan Israel yang mencegat kapal dan menangkap aktivis yang tergabung dalam misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla. Kemlu terus berkomunikasi untuk memantau kondisi WNI yang ikut dalam misi tersebut.
"Kementerian Luar Negeri mengecam keras tindakan Militer Israel yang telah mencegat sejumlah kapal yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur," ungkap juru bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, dalam keterangannya pada Senin (18/5/2026).
Kemlu meminta agar Israel membebaskan kapal dan semua aktivis yang terlibat dalam misi kemanusiaan tersebut, serta mendesak agar bantuan dapat sampai ke Palestina. "Kementerian Luar Negeri RI mendesak Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan, serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina sesuai hukum humaniter internasional," jelasnya.
Kemlu RI juga menyatakan bahwa sejak awal, mereka telah berkoordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah antisipatif demi memastikan keselamatan serta mempercepat proses pemulangan mereka. "Pelindungan WNI akan terus menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia di tengah situasi yang berkembang sangat cepat," pungkasnya.
