Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, menegaskan bahwa masalah anak yang tidak bersekolah di Indonesia merupakan tantangan besar yang harus segera ditangani dengan tindakan yang tepat. "Langkah nyata dan kolaborasi pihak-pihak terkait harus segera diambil untuk mengatasi angka anak tidak sekolah, selain langkah intervensi yang tepat," ungkapnya dalam pernyataan tertulis pada hari Kamis (2/7).
Data Mengenai Anak Tidak Sekolah
Menurut data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per 1 April 2026, terdapat 3.966.858 anak usia sekolah yang belum mendapatkan akses pendidikan. Angka tersebut terdiri dari 1.913.633 anak yang belum pernah bersekolah, 986.755 anak yang putus sekolah, dan 1.066.470 anak yang lulus tetapi tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. "Angka ini alarm serius. Kita tidak bisa hanya berhenti pada data. Dibutuhkan langkah nyata dengan memanfaatkan data terkini agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran," tegas Lestari, yang akrab disapa Rerie.
Pentingnya Penanganan Akar Masalah
Rerie menekankan bahwa upaya untuk mengurangi jumlah anak yang tidak bersekolah harus dilakukan dengan menyentuh akar permasalahan. Ia mendorong pemanfaatan data anak tidak sekolah hingga tingkat desa dan menekankan pentingnya political will dari para pemangku kepentingan untuk segera menangani isu ini. "Dengan data akurat, bantuan seperti peralatan pembelajaran jarak jauh, Program Indonesia Pintar, dan beasiswa bisa tepat sasaran," tambahnya.
Lebih lanjut, Rerie juga menyatakan bahwa program pendidikan kesetaraan non-formal seperti Paket A, B, dan C, serta pendidikan vokasi berbasis keterampilan kerja harus menjadi prioritas. Ia menjelaskan bahwa lulusan dari program tersebut perlu dibekali dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan kewirausahaan. "Karena, data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat dari total 86,34 persen anak yang mengenyam pendidikan SLTA, sebanyak 33,21 persen di antaranya terpaksa putus sekolah karena masalah ekonomi dan akses," ujarnya.
Rerie menambahkan bahwa semua pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah, harus bersinergi dalam menangani masalah ini. "Saatnya memastikan tidak ada satu pun anak bangsa yang tertinggal dari layanan pendidikan," tutupnya.
