Jakarta, CNN Indonesia -- Yusril Ihza Mahendra, yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, menegaskan bahwa pemerintah tidak melarang masyarakat untuk mengadakan nonton bareng (nobar) film dokumenter berjudul Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita. Ia juga menyatakan bahwa kritik yang disampaikan dalam film tersebut tergolong wajar.
Yusril mengingatkan agar publik tidak mudah terprovokasi hanya karena judul film yang dianggap kontroversial. Menurutnya, judul tersebut mungkin saja dirancang untuk menarik perhatian masyarakat. "Kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial," ujarnya dalam keterangan tertulis pada Kamis (14/5).
Ruang untuk Diskusi dan Debat
Ia menilai penting bagi publik untuk memiliki kesempatan menonton, berdiskusi, dan memperdebatkan isi film tersebut secara terbuka. "Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi," tambahnya.
Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita diketahui mengangkat isu mengenai proyek strategis nasional (PSN) di Papua Selatan yang dianggap berdampak negatif terhadap lingkungan dan hak-hak masyarakat adat. Terkait hal ini, Yusril menyatakan bahwa pemerintah dapat menggunakan kritik yang ada dalam film sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek di lapangan. "Pemerintah dapat memetik hikmah dari film itu untuk mengevaluasi kalau-kalau ada langkah di lapangan yang perlu diperbaiki," tuturnya.
Pembukaan Lahan dan Tanggapan Pemerintah
Yusril menjelaskan bahwa pembukaan lahan di Papua Selatan sudah dimulai sejak tahun 2022 pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ke-7, bersamaan dengan pemekaran wilayah di Papua. Program ini kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan saat ini sebagai bagian dari proyek ketahanan pangan dan energi nasional. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap kritik mengenai pelaksanaan proyek strategis nasional.
"PSN dibangun dengan kajian matang untuk kesejahteraan rakyat, walaupun pemerintah tidak menutup mata terhadap segala kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya di lapangan," kata Yusril. Ia juga membantah adanya larangan resmi dari pemerintah terkait pemutaran atau nobar film dokumenter tersebut, dan menyebutkan bahwa beberapa kegiatan nobar di kampus lain tetap berlangsung tanpa kendala.
Menurut Yusril, jika terdapat pembubaran kegiatan nobar di beberapa lokasi, hal itu bukan merupakan instruksi terpusat dari pemerintah atau aparat penegak hukum. "Melihat pola demikian, pembubaran nobar film Pesta Babi bukanlah arahan dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat," jelasnya.
