Presiden Prabowo Subianto telah mengajukan Destry Damayanti sebagai calon Gubernur Bank Indonesia (BI) dan Aida S Budiman sebagai calon Deputi Gubernur Senior BI. Langkah ini dianggap sebagai pilihan yang didasarkan pada kompetensi teknokrasi. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menyatakan bahwa kedua kandidat memiliki pengalaman yang luas di sektor keuangan serta pemahaman mendalam mengenai kebijakan moneter dan dinamika pasar keuangan.
Pemilihan yang Berdampak Positif
Said Abdullah menilai bahwa jika DPR memberikan persetujuan, Destry dan Aida memiliki potensi yang kuat untuk meneruskan kepemimpinan BI di tengah tantangan ekonomi global yang tidak menentu. “Pilihan Presiden Prabowo mengajukan Destry dan Aida adalah pilihan teknokrasi," ujarnya kepada media di Jakarta, pada Rabu (19/8/2026).
Dia menambahkan bahwa langkah ini akan menghilangkan anggapan bahwa BI dipolitisasi dan menunjukkan komitmen untuk menjaga kondisi pasar keuangan tetap stabil. Said juga menggarisbawahi pentingnya rekam jejak kedua kandidat sebagai modal untuk membangun kepercayaan di kalangan pelaku pasar, yang tidak dapat dicapai secara instan melainkan membutuhkan pengalaman dan konsistensi.
Tantangan di Depan
Said mengingatkan bahwa Destry dan Aida akan menghadapi berbagai tantangan berat jika mereka terpilih. Gejolak ekonomi global, perubahan kebijakan dari negara-negara besar, fluktuasi nilai tukar, dan tekanan inflasi memerlukan kepemimpinan BI yang kuat dengan arah kebijakan yang jelas. Menurutnya, mandat utama BI adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi, namun dengan regulasi baru, BI juga ditugaskan untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Masalah yang dihadapi, menurut Said, adalah Indonesia masih memerlukan kerangka kebijakan utama yang dapat menjadi panduan untuk arah kebijakan moneter ke depan. “Kita belum memiliki narasi kebijakan yang cukup kuat untuk mengerangkai arah kebijakan fiskal dan moneter. Inilah yang perlu segera dirumuskan oleh Menteri Keuangan dan pimpinan BI yang baru,” jelasnya.
Said juga memberikan contoh kebijakan ekonomi Tiongkok yang cenderung menjaga daya saing ekspornya dengan mempertahankan nilai tukar yuan yang lemah terhadap dolar AS. Kebijakan ini membuat produk ekspor Tiongkok lebih kompetitif di pasar global, namun juga memicu respons dari Amerika Serikat melalui berbagai kebijakan perdagangan. Sementara itu, Amerika Serikat sendiri menghadapi tekanan inflasi dan defisit perdagangan, terutama setelah perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan lonjakan harga komoditas global.
Pengalaman negara-negara besar ini menunjukkan pentingnya bagi Indonesia untuk menetapkan arah kebijakan ekonominya dengan lebih jelas. Indonesia perlu memutuskan apakah kebijakan akan fokus pada penguatan ekspor komoditas dengan dukungan nilai tukar rupiah yang kompetitif, atau lebih memprioritaskan pengendalian inflasi pangan dan energi yang masih bergantung pada impor. “Apakah kita akan memperkuat ekspansi ekspor komoditas sehingga membutuhkan dukungan kebijakan pelemahan rupiah yang terbatas? Ataukah kita memilih menurunkan inflasi sektor pangan dan energi yang banyak ditopang impor sehingga arah kebijakan moneter perlu memperkuat rupiah? Ini yang harus dirumuskan,” tutup Said.
