JAKARTA – DPR RI menegaskan bahwa akurasi data terkait penerima subsidi sangat penting untuk memastikan bahwa program pemerintah tepat sasaran dan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Para legislator mengungkapkan bahwa masalah kesalahan inklusi dan eksklusi dalam pendataan masih menjadi tantangan besar yang perlu segera diselesaikan oleh pemerintah.
Pentingnya Validitas Data Subsidi
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya masyarakat yang seharusnya berhak menerima subsidi tetapi tidak terdaftar sebagai penerima. Di sisi lain, ada juga masyarakat yang tidak berhak tetapi tetap mendapatkan subsidi, hal ini disebabkan oleh ketidakakuratan data desil.
“Yang berhak menerima, tidak menerima, karena dia seharusnya posisi desil tiga, tiba-tiba desilnya sembilan. Yang tidak berhak menerima, dia menerima. Sehingga exclusion-inclusion error-nya dari 2017, DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sampai sekarang DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional), problem besar,” ujar Said dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Banggar di Kompleks DPR RI.
Menurut Said, masalah validitas data ini sangat diperhatikan oleh Banggar DPR RI karena berdampak langsung pada efektivitas penyaluran subsidi dan bantuan pemerintah. Ia mencatat banyaknya keluhan dari masyarakat mengenai hal ini, yang menunjukkan bahwa masih ada penerima bantuan yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka yang sebenarnya.
Penggunaan Teknologi untuk Meningkatkan Akurasi
Said mendorong pemerintah untuk memanfaatkan teknologi yang lebih canggih dalam meningkatkan akurasi pendataan penerima subsidi. Ia menyarankan penggunaan identifikasi biometrik, seperti sidik jari atau pemindaian retina, sebagai alternatif untuk memudahkan verifikasi masyarakat yang berhak menerima bantuan. “Pemerintah punya kemampuan melakukan itu (penggunaan identifikasi biometrik), sehingga masyarakat bawah lebih dimudahkan. Tinggal tap pakai sidik jari,” tuturnya.
Belakangan ini, masalah desil juga menjadi perhatian publik karena penentuan desil dianggap tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Salah satu kasus yang ramai dibicarakan adalah pengalaman Timbul alias ‘Pak Timbul’, seorang penarik becak dari Kulon Progo, Yogyakarta, yang mengalami lonjakan status desil dari 1-2 menjadi desil 9, yang mengancam aksesnya terhadap bantuan sosial.
Menanggapi permasalahan ini, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan telah melakukan pengecekan dan pemutakhiran data terkait Pak Timbul. Hasil pengecekan di lapangan menunjukkan bahwa informasi mengenai kondisi Pak Timbul yang tercatat sebelumnya belum mencerminkan situasi terkini. Diketahui juga bahwa Pak Timbul belum pernah melakukan pemutakhiran data secara mandiri melalui saluran yang tersedia.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menekankan pentingnya pemutakhiran DTSEN secara berkala dan mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam melakukan pemutakhiran data mandiri agar akurasi DTSEN dapat terus ditingkatkan dari waktu ke waktu.
