JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan enam pilar utama yang akan diandalkan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen. Langkah ini diambil di tengah ketidakpastian global yang disebabkan oleh konflik geopolitik dan perang dagang.
“Pada semester pertama tahun ini, kita mencatat pertumbuhan sebesar 5,45 persen, yang merupakan angka tertinggi dalam 13 tahun terakhir di antara negara-negara G20. Oleh karena itu, menjelang akhir tahun, Bapak Presiden meminta kita untuk berusaha mendekati 6 persen,” ungkap Airlangga dalam siaran pers Kemenko Perekonomian yang dirilis pada Selasa (25/8/2026).
Enam Mesin Pertumbuhan Ekonomi
Airlangga menekankan bahwa untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi, diperlukan penguatan dalam investasi, produktivitas sumber daya manusia, dan ekspor yang memiliki nilai tambah. Investasi harus tumbuh lebih cepat dibandingkan produk domestik bruto (PDB) dan diarahkan pada proyek-proyek bernilai tambah tinggi dengan memanfaatkan rantai nilai dalam negeri. Untuk itu, pemerintah telah menyiapkan enam mesin pertumbuhan baru.
Pilar pertama adalah hilirisasi dan upstreaming, yang saat ini telah mencatat 26 proyek groundbreaking. Kedua, swasembada energi melalui penerapan B50 yang dimulai pada 1 Juli 2026. Ketiga, pengembangan ekosistem bullion dan bank emas yang saat ini mengelola sekitar 179 ton emas senilai Rp 360 triliun. Keempat, penguatan tata kelola devisa dari hasil ekspor sumber daya alam melalui Danantara Sumberdaya Indonesia. Kelima, pengembangan dalam bidang digitalisasi, semikonduktor, dan kecerdasan buatan (AI). Keenam, pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) serta kawasan industri sebagai pusat pertumbuhan baru.
Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Akses Pembiayaan
Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan mendorong program magang bagi 150 ribu lulusan serta mengembangkan pendidikan vokasi yang ditargetkan untuk mencapai 250 ribu peserta. Selain itu, pemerintah terus memperluas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku usaha.
Airlangga menambahkan bahwa perhatian khusus diberikan kepada pelaku usaha perempuan dengan menurunkan suku bunga PNM Mekaar dari 18 persen menjadi 8 persen untuk pembiayaan antara Rp 0 hingga Rp 15 juta. Dalam sektor perdagangan, pemerintah memperluas akses pasar melalui diplomasi ekonomi, dengan Indonesia saat ini memiliki 25 perjanjian dagang yang telah diratifikasi, sementara 13 perjanjian lainnya masih dalam proses perundingan.
Meskipun menghadapi tekanan dari kondisi global, keadaan fiskal Indonesia tetap dinilai solid. Pendapatan negara tumbuh 21,3 persen secara tahunan, sedangkan belanja tumbuh 18,2 persen. Defisit anggaran tercatat sebesar 0,91 persen dari PDB. Untuk tahun 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen, dengan sasaran inflasi di angka 2,5 persen, suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,9 persen, serta nilai tukar Rp 17.500 per dolar AS.
“Dengan fundamental ekonomi yang kuat, kebijakan fiskal yang hati-hati, serta kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha, kami berharap dapat menjaga ketahanan perekonomian dan mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi dan inklusif di masa depan,” tutup Airlangga.
