Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapasitas 100 gigawatt peak (GWp) di Indonesia. Peluncuran ini ditandai dengan pembangunan 14 PLTS yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau, dengan total kapasitas mencapai 5,3 GWp.
“Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini secara resmi saya luncurkan program pembangkit listrik tenaga surya 100 gigawatt peak,” ungkap Prabowo dalam acara peluncuran dan groundbreaking program PLTS 100 GWp yang berlangsung di Bali pada Selasa, 25 Agustus 2026.
Target Ambisius dan Investasi Besar
Prabowo menargetkan agar pembangunan PLTS 100 GW ini dapat diselesaikan dalam waktu tiga tahun, dan bahkan membuka kemungkinan untuk mempercepat target tersebut menjadi dua tahun. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa total nilai investasi untuk program ini diperkirakan mencapai sekitar 73 miliar dolar AS, yang setara dengan lebih dari Rp 1.140 triliun. Program ini diharapkan dapat menciptakan sekitar 5,52 juta lapangan kerja dan menghemat subsidi energi hingga Rp 73,9 triliun per tahun.
Strategi Energi Nasional
Bahlil menjelaskan bahwa program ini mulai dilaksanakan hanya 11 hari setelah Prabowo memberikan pidato pengantar RAPBN 2027, yang salah satunya menginstruksikan percepatan implementasi PLTS 100 GW. “Hari ini kita mengambil satu langkah besar untuk mewujudkan apa yang selalu Bapak Presiden arahkan kepada kami, yaitu swasembada dan kedaulatan energi nasional,” tambah Bahlil.
PLTS 100 GW bukan hanya sekadar proyek pembangkit listrik, tetapi juga merupakan bagian dari strategi untuk memanfaatkan sumber daya energi Indonesia dan menciptakan nilai tambah di dalam negeri. “Jika matahari Indonesia, panel suryanya dibuat oleh jerih payah rakyat Indonesia, dan baterai listriknya dihasilkan dari keringat tenaga kerja Indonesia, maka energi surya ini adalah energi Indonesia, energi Ibu Pertiwi,” ujarnya.
Prabowo menekankan bahwa proyek PLTS 100 GW adalah bagian dari upaya untuk menjadikan Indonesia mandiri dalam memenuhi kebutuhan energi. “Kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri,” kata Prabowo, menargetkan agar Indonesia tidak lagi mengimpor minyak dan LPG dalam waktu yang singkat. Ia menambahkan bahwa energi surya akan didukung oleh panas bumi, gas, dan peningkatan produksi minyak nasional. “Dengan 100 gigawatt, dengan geothermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang sudah kita temukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh impor lagi satu barel pun minyak,” ujarnya.
Bahlil juga menyatakan bahwa program PLTS diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit listrik berbahan bakar solar, di mana saat ini masih terdapat sekitar 12,6 GW pembangkit listrik yang menggunakan solar. Konsumsi tersebut diperkirakan setara dengan kebutuhan minyak sekitar 230 ribu hingga 250 ribu barel per hari. Konversi pembangkit diesel ke energi terbarukan diharapkan dapat menekan impor BBM sekaligus meningkatkan pemanfaatan energi domestik.
Khusus untuk Bali, pembangunan PLTS dengan kapasitas 1 GW diperkirakan dapat menghemat penggunaan solar sekitar 600 ribu kiloliter. Bahlil menambahkan bahwa Bali masih mengandalkan sejumlah pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). “Selama ini ternyata Bali masih pakai PLTD. Jadi, tidak heran kemudian kalau ini kita lakukan di Bali karena kampanyenya adalah green energy,” jelas Bahlil.
Selain mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, program PLTS 100 GW diproyeksikan akan menurunkan emisi sekitar 140 juta ton karbon dioksida (CO2) per tahun, dengan nilai ekonomi karbon dari pengurangan emisi tersebut diperkirakan mencapai Rp 6,31 triliun. Untuk tahap awal, pemerintah akan menyiapkan 5,3 GWp melalui 14 PLTS, dengan kapasitas khusus untuk Bali mencapai 1 GW atau 1.000 MW, dilengkapi dengan sistem penyimpanan energi berbasis baterai.
Bahlil menjelaskan bahwa harga listrik dari PLTS berada di kisaran 5-6 sen dolar AS per kilowatt-hour (kWh), belum termasuk biaya baterai. Biaya baterai akan bergantung pada durasi penyimpanan, yang berkisar antara empat hingga 24 jam. Program ini juga akan menyasar desa-desa yang belum mendapatkan akses listrik, dengan contoh pembangkit 1 MW yang telah dibangun Pertamina di salah satu kabupaten di Sumatra, yang mendukung penyediaan listrik dan kegiatan ekonomi masyarakat seperti perikanan.
“Desa-desa yang selama ini belum ada listrik, kita akan penetrasi dengan program 100 gigawatt dan listrik masuk desa agar semuanya bisa ada listriknya,” ujarnya. Bahlil menegaskan bahwa pembangunan PLTS 100 GW akan dilakukan secara masif dalam tiga tahun, dengan keterlibatan badan usaha melalui skema independent power producer (IPP). Jika harga listrik yang ditawarkan kompetitif, proyek akan diberikan kepada IPP. Namun, jika harga tidak kompetitif atau tidak ada investor yang berminat, pemerintah akan mengambil alih pembangunan melalui skema yang melibatkan Danantara.
Bahlil menegaskan bahwa proyek ini merupakan hasil kerja sama lintas kementerian dan lembaga, dengan melibatkan PLN, Pertamina, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan sejumlah kementerian teknis. Prabowo meminta seluruh jajaran untuk bekerja cepat mencapai target tersebut, dan membandingkan target energi dengan keberhasilan pemerintah dalam mencapai sejumlah target pangan lebih cepat dari jadwal. Menurutnya, pembangunan PLTS 100 GW adalah langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia dan menghadapi berbagai dinamika global.
