Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan penurunan berdasarkan data terbaru yang dirilis. Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 22,93 juta orang, menurun dari 23,36 juta orang yang tercatat pada September 2025.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, M Edy Mahmud, dalam konferensi pers yang diadakan di Gedung BPS, Jakarta, pada Rabu (5/8/2026), menyatakan, “Tingkat kemiskinan pada Maret 2026 tercatat sebesar 8,07 persen, turun dibandingkan kondisi September 2025 yang sebesar 8,25 persen. Sebelumnya, BPS melaporkan jumlah penduduk miskin pada September 2025 mencapai 23,36 juta orang, turun sekitar 430 ribu orang menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026.”
Garis Kemiskinan dan Pengeluaran Rumah Tangga
Edy juga menjelaskan bahwa garis kemiskinan nasional pada Maret 2026 tercatat sebesar Rp 669.235 per kapita per bulan, yang mengalami kenaikan sebesar 4,33 persen dibandingkan dengan September 2025 yang sebesar Rp 641.443 per kapita per bulan. Ia menekankan bahwa garis kemiskinan harus dipahami dalam konteks rumah tangga, mengingat pengeluaran biasanya dilakukan secara bersama dalam satu rumah tangga, termasuk untuk sewa rumah, listrik, dan konsumsi beras.
Pada Maret 2026, rata-rata satu rumah tangga miskin di Indonesia terdiri dari 4,62 anggota, sehingga garis kemiskinan rumah tangga secara nasional mencapai Rp 3.091.866. Angka ini bervariasi di setiap provinsi, tergantung pada tingkat harga, pola konsumsi masyarakat, dan rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin.
Perbandingan Tingkat Kemiskinan di Wilayah
Berdasarkan wilayah, pada Maret 2026, tingkat kemiskinan di daerah perdesaan tercatat sebesar 10,67 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan yang hanya 6,34 persen. Penurunan tingkat kemiskinan juga terjadi di kedua wilayah tersebut jika dibandingkan dengan September 2025.
BPS mencatat bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada Maret 2026 menunjukkan penurunan di wilayah perkotaan, tetapi meningkat di wilayah perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin mendekat di perkotaan, sementara di perdesaan justru semakin menjauh. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga menunjukkan penurunan di perkotaan, namun meningkat di perdesaan, yang mengindikasikan distribusi pengeluaran antarpenduduk miskin semakin merata di perkotaan, tetapi semakin timpang di perdesaan.
Secara keseluruhan, penurunan tingkat kemiskinan terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, dengan penurunan terdalam terjadi di Pulau Jawa, yaitu sebesar 0,21 poin persentase. Meskipun demikian, jumlah penduduk miskin masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, mencapai 12,02 juta orang atau 52,42 persen dari total penduduk miskin di Indonesia. Sementara itu, Pulau Kalimantan mencatat jumlah penduduk miskin paling sedikit, yaitu 870 ribu orang atau sekitar 3,79 persen dari total penduduk miskin di Indonesia.
