Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat positif pada kuartal II 2026 dengan angka 5,29 persen (year-on-year) memicu berbagai kritik dari kalangan pengamat ekonomi. Rahma Gafmi, seorang ekonom dari Universitas Airlangga, menyatakan bahwa angka pertumbuhan tersebut patut dipertanyakan, mengingat kondisi ekonomi di lapangan yang menunjukkan tanda-tanda melambat.
Kontradiksi Angka Pertumbuhan dan Realitas Ekonomi
"Secara permukaan, angka di atas 5 persen ini terlihat solid dan sesuai dengan target psikologis pemerintah. Namun, ada beberapa alasan mendasar mengapa angka tersebut terasa kontradiktif dengan realitas di lapangan," ungkap Rahma. Ia menambahkan bahwa meskipun pertumbuhan masih di atas 5 persen, angka 5,29 persen tersebut menunjukkan pelambatan dibandingkan kuartal I 2026 yang mencapai 5,61 persen. Pelambatan ini menimbulkan pertanyaan mengenai daya dorong ekonomi di masa mendatang, terutama di tengah ketatnya likuiditas perbankan dan dinamika suku bunga yang masih menjadi tantangan bagi sektor riil.
Lebih lanjut, Rahma menjelaskan bahwa tekanan terhadap masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah, semakin terasa akibat transisi harga, biaya hidup, serta normalisasi musiman setelah Idulfitri yang biasanya mengurangi perputaran uang. "Di level grassroot, tekanan terhadap kelas menengah ke bawah kerap terasa nyata," ujarnya.
Faktor Pendukung Pertumbuhan Ekonomi
Rahma juga menyoroti adanya ketergantungan pada sektor-sektor besar atau investasi yang bersifat padat modal sebagai motor pertumbuhan. Hal ini menyebabkan efek tetesannya tidak dirasakan secara merata oleh sektor tenaga kerja padat karya. Ia mencatat bahwa indikator utama yang membentuk Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal II 2026 menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga tetap menjadi kontributor terbesar PDB, meskipun dipengaruhi oleh stabilitas inflasi dan daya beli kelas menengah.
Selain itu, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi juga menjadi salah satu penggerak utama, didorong oleh realisasi investasi dari proyek strategis maupun swasta sepanjang semester I 2026. "Melihat realisasi kuartal II 2026 yang berada di angka 5,29 persen, yang berarti terjadi perlambatan dari kuartal sebelumnya (5,61 persen), pemerintah harus memutar gas lebih kencang pada semester II 2026 agar rata-rata setahun penuh bisa menyentuh angka 6 persen, namun hal ini sangat berat," tuturnya.
